Mediasi Tumpang Tindih Lahan Masyarakat Desa Sungai Bemban Kubu Raya Alot

Mantan Kades Sungai Selamat Dadang Suwantri dan Kades Sungai Bemban Edi Candra. SUARA KALBAR.CO.ID/Cece.

Kubu Raya (Suara Kalbar)- Dua kali mediasi penyelesaian masalah tumpang tindih lahan masyarakat Desa Sungai Bemban, Kecamatan Kubu dengan Desa Teluk Pakedai Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya tidak mencapai kesepakatan pada Rabu (17/4/2024).

Hal tersebut di berawal adanya jual beli lahan di Desa Sungai Bemban pada tanggal 5 Desember 2023 yang berlokasi di Parit Sri Gunung, Parit Wan Seman dan Sungai Pulau Alam.

Pasca mediasi tersebut masayarakat Sungai Bemban mengaku kesal, lantaran tanah mereka diakui oleh mantan Kades Sungai Selamat Dadang Suwantri, yang menurut mereka Dadang bukan warga setempat.

Kades Sungai Bemban, Edi Candra mengungkapkan jika pihaknya pernah meminta Dadang untuk menunjukan bukti kepemilikan surat menyuratnya, agar bisa dimediasikan kepada masyarakat setempat.

“Kita sudah pernah meminta tunjukkan surat bukti kepemilikan tanah yang menjadi polemik dengan masyarakat sungai Bemban,” ujar Edi Candra, saat di konfirmasi melalui via telpon whatsapp, Minggu( 21/4/2024).

Dia menjelaskan permasalahan ini sudah dibawa ke forum mediasi.”Termasuk di forum mediasi juga sudah diminta tapi tidak bisa juga menunjukannya. Artinya hanya klaim sepihak,tapi tidak pernah miliki tanah. Padahal, sebagai sebagai mantan kades pasti tahu lah prosedur dan mekanisme di pemerintahan desa,” katanya.

Ia sebutkan kebanyakan jaman dulu ketika orang buka parit berdasarkan namanya. Namun yang diakui Dadang bahwa Sei Gunung karena alirannya menuju ke gunung.

Tanah tersebut telah memiliki SKT dan SPT sejak tahun 2010 dari Pemerintah Desa Sui Bemban dan terdaftar di desa. Nama pemiliknya juga jelas warga Dusun Karya Bersama.

“Kalau ada yang dijual ke perusahaan itu memang milik warga sendiri. Dari total luas kurang lebih 300 ha baru sebagian, tapi tidak ada satu pun kepemilikan atas nama Dadang Suwantri, kerabat atau ahli warisnya,” katanya.

Menurutnya pada tahun 2010 lahan di Parit Sei Gunung telah di miliki warga yang di buktikan dengan SKT atau SPT yang diterbitkan oleh Ibrahim mantan Kades Sui Bemban saat itu.

“Pak Ibrahim saat itu berpesan agar setelah SKT ini diterbitkan jangan ada lagi orang-orang yang menumpang berladang sehingga tidak timbul tumpang tindih. Kalau pun ada yang mau numpang harus seijin dari desa. Itu pesan beliau,” ungkapnya.

Ia sebutkan jika saat ini alat berat milik masih ada di dalam hutan, yang sebelumnya akan digunakan untuk beraktivitas pemebersihan hutan.

” Warga turun ke lapangan untuk menanyakan alas haknya. Dan minta Dadang datang ke desa untuk konfirmasikannya. Tapi tidak pernah melakukannya,” jelasnya.

Mirisnya ia mendapat kabar informasi baru baru ini bahwa Dadang Suwantri diduga telah menjual sebagian tanah di Parit Sei Gunung kepada pihak lain.

“Ini kami pertanyakan apa dasarnya. Padahal lahan-lahan tersebut ada pemiliknya yang telah memiliki SPT tahun 2010. Jelas cacat hukum,” pungkasnya.

Dadang Mengaku Miliki SPT 2017

Dadang Suwantri mengaku telah memiliki bukti alas hak berupa SPT tahun 2017 di atas sebagian lahan dan bahkan ia mengku memiliki kuasa jual dari pemiliki lahan terdahulu di Parit Sei Gunung Desa Sui Bemban.

SPT tahun 2017 tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Sui Bemban Ilyas. “Tanah-tanah itu saya beli dari sepupu-sepupu saya yang dulunya tinggal di Bemban. Total luasnya kurang lebih mencapai 90 hektare. Harganya bervariasi mulai dari Rp2 juta, Rp3 juta sesuai dengan luasannya. Setelah itu dibuatkan SPT tahun 2017 saat jaman Kades Ilyas,” katanya kepada wartawan, Sabtu (20/4/2024) malam.

Dadang mengaku jika tanah-tanah yang di beli itu adalah milik kerabatnya, yang telah digarap sejak tahun 1900-an untuk digunakan berladang. Namun, mulai tidak lagi beraktifitas sejak tahun 2012.

“Monyang, bapak, paman, sepupu saya memang sudah lama berladang di situ. Hanya, mulai tidak lagi berladang tahun 2012. Jadi, kalau di bilang numpang berladang, itu kan aneh, Karena sepupu saya ada yang lahir di situ sejak tahun 1984,” ujarnya.

Dadang mengkui jika telah menjual sebagian dari tanah yang dibelinya. Akan tetapi dengan adanya tumpang tindih tersebut, dirinya mengaku tidak mendapatkan konfirmasi dari pihak desa sebelumnya, adanya SPT atau SKT di tanah tanah miliknya.

“Akan tetapi jika dibilang saya tidak mengikuti prosedur, yang darimananya. Sementara saya belum pernah mendapat surat pemberitahuan dari Pemerintah Desa Sui Bemban untuk meminta bukti alas hak,” ucapnya.

Terkait dengan sengketa tanah saat ini, Dadang telah melaporkan ke kepolisian. Dan Dadang mengatakan akan membawa ke persidangan. “Jadi nunggu saja lah nanti bukti di persidangan,” pungkasnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS