Pariwisata dan UMKM Prioritas: Rencana Kota Pontianak Menuju 2025

Pontianak (Suara Kalbar) – Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat mengungkapkan hasil evaluasi terhadap sektor-sektor prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Evaluasi dilakukan, terutama terkait program pengentasan kemiskinan, stunting, ketahanan pangan, pariwisata, dan UMKM di Aula Bappeda Kota Pontianak pada Kamis (28/12/2023).

Kepala Bappeda Kota Pontianak, Sidiq Handanu, menjelaskan bahwa evaluasi bertujuan untuk memastikan keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan rencana strategi perangkat daerah masing-masing. “Keselarasannya mencakup aspek sasaran, indikator, dan kualitasnya,” ujar Sidiq.

Evaluasi ini memiliki signifikansi besar bagi Pemerintah Kota Pontianak, mengingat Bappeda akan menyusun RPJMD tahun 2024, RPJPD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025. “Perencanaan ini diharapkan menghasilkan belanja daerah yang fokus dan sesuai dengan tujuan dan sasaran, dengan fokus pada outcome,” tambahnya.

Menurut Sidiq, kemiskinan dan stunting menjadi program prioritas nasional, dengan target penyelesaian pada tahun 2024. Misalnya, angka kemiskinan ekstrim ditargetkan mencapai 0, dan angka stunting harus berada di bawah 14 persen. Begitu pula dengan UMKM, pariwisata, dan ketahanan pangan, yang menjadi indikator ekonomi kerakyatan. Sasaran ini harus terukur dan bergerak ke arah perbaikan.

“Dalam hasil evaluasi, kita mendapat masukan khusus dari perencanaan-perencanaan tersebut,” ujarnya.

Dari segi ekonomi makro, semua indikator menuju arah positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 81,6, angka kemiskinan sudah di 4 persen, dan angka stunting diharapkan turun menjadi 16 persen pada tahun 2023.

“Kita berharap terus memperbaiki angka-angka ini, dengan target angka stunting di bawah 14 persen pada 2024,” tambahnya.

Sidiq juga menekankan bahwa setiap program memerlukan dukungan dari berbagai perangkat daerah terkait. “Kami ingin melihat fokus perangkat daerah pada program-program yang telah ditentukan bersama, seperti pariwisata yang melibatkan berbagai instansi terkait,” pungkasnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS