Masuk Bulan Rawan Bantingsor, BPBD Sekadau Imbau Masyarakat Pesisir Sungai Waspada

Sekadau (Suara Kalbar)- Banjir bandang rusak sejumlah jembatan gantung di Kabupaten Sekadau, Kalbar. BPBD imbau masyarakat berhati-hati.

Kalak BPBD Kabupaten Sekadau, Akhmad Suryadi, mengatakan level banjir di Kabupaten Sekadau masih normal dan tidak menjadi acuan untuk menaikkan status menjadi tanggap darurat.

Hal ini karena banjir yang terjadi di Kecamatan Nanga Mahap merupakan banjir bandang yang sering terjadi karena posisi Kecamatan Mahap merupakan dataran rendah.

Dikatakan Akhmad Suryadi, kondisi sungai-sungai di Sekadau saat ini memang mengalami kenaikan debir air yang signifikan, itu makanya masyarakat di pesisir sungai harus lebih waspada terutama untuk anak-anak.

Dia mengatakan untuk Sekadau potensi Bantingsor memang cukup tinggi untuk beberapa bulan ke depan. Mulai dari bulan November hingga klimaksnya nanti di Januari. Potensi di wilayah rawan longsor, aliran sungai, seperti sungai Sekadau, Mahap, Koman, dan Engkulun. Maka dari itu diharapkan masyarakat di pesisir sungai untuk hati-hati terutama anak-anak. Karena tidak menutup kemungkinan kayu-kayu besar yang terbawa arus sungai bisa menabrak area pesisir sungai dan infrastruktur jembatan yang ada.

“Kemarin sudah ada 2 lokasi di Kecamatan Nanga Mahap, jembatannya ambruk dan cepat ditangani supaya akses lalu lintas masyarakat segera normal, ” jelas Akhmad Suryadi.

Lebih lanjut, Kalak BPBD Sekadau itu menyebut kalau memang situasi darurat, maka pihaknya akan menaikan status, tapi dasar perubahan status itu akan dilihat dari data BMKG dan kondisi di lapangan, apakah menimbulkan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Sehingga saat status dinaikkan pemerintah bisa mengambil langkah antisipasi untuk mencegah jatuhnya korban dan menyalurkan bantuan.

“Anggaran dan logistik di 2023 sangat tipis, tapi insyaallah di tahun 2024 sudah dianggarkan lebih besar. Kalaupun nanti terjadi situasi tanggap darurat, maka dana BTT yang kita pakai. Kalau status tanggap darurat naik, maka semua pihak akan bergerak mulai dari kabupaten, provinsi sampai pusat. Kalau saat ini insyaallah keuangan daerah mampu mengatasinya, kita hanya melaporkan ke provinsi dan pusat, ” pungkas Akhmad Suryadi.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS