Wako Pontianak Minta Sepakati Rambu-rambu Pemasangan Atribut Kampanye

Pontianak (Suara Kalbar)-  Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelang Pemilu 2024 perlu adanya kesepakatan bersama berkaitan dengan pemasangan atribut sosialisasi para peserta Pemilu supaya tertib, rapi dan tidak terkesan kumuh.

“Kita akan coba bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas  Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk membuat rambu-rambu dan aturan serta etika-etika pemasangan atribut partai maupun caleg,” ujar Edi Rusdi Kamtono usai menghadiri Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 di Hotel Harris Pontianak, Rabu (27/9/2023).

Apalagi, kata Edi, Peraturan Daerah (Perda) tentang ketertiban umum, perda tata ruang dan sebagainya sudah ada. Oleh karenanya, aturan-aturan itu menjadi acuan dalam kesepakatan bersama sehingga di lapangan tidak terjadi kericuhan yang diakibatkan oleh pemasangan-pemasangan atribut tersebut dan bisa diselesaikan dengan baik.

“Kita ingin menjaga Kota Pontianak lebih tertib, rapi dan tidak kumuh karena pemasangan atribut-atribut yang tumpang tindih,” paparnya.

Menurutnya, ada waktu dan kesempatan yang disediakan untuk berkampanye, termasuk tempat-tempat yang diperbolehkan atau dilarang untuk pemasangan atribut kampanye. Demikian pula kalimat-kalimat yang tercantum dalam spanduk atau baliho, jangan sampai menimbulkan provokasi dan konfrontasi di masyarakat.

“Kita harapkan untuk menjaga kondusifitas Kota Pontianak sehingga Pemilu damai bisa terwujud apabila seluruh pihak berkomitmen menjaga dan melaksanakan pesta demokrasi sesuai aturan,” jelasnya.

Ia mengatakan apresiasi kepada Kapolresta Pontianak yang telah menginisiasi Deklarasi Pemilu Damai dengan harapan selama Pemilu berlangsung hingga pesta demokrasi usai, Kota Pontianak tetap terjaga kondusifitasnya, baik dari segi keamanan maupun kenyamanan sehingga aktivitas masyarakat berjalan lancar.

Diperlukan kolaborasi dan sinergitas bersama untuk menjaga situasi politik tetap kondusif. Terlebih arus informasi sekarang ini, terutama di era digital cukup mengkuatirkan karena tanpa adanya filterisasi sehingga diserap secara mentah oleh masyarakat.

“Saya mengajak kepada semua elemen untuk kembali kepada tataran aturan yang sudah disepakati untuk kita sama-sama hormati dan terapkan,” pungkasnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS