MPR Minta Pemerintah Gunakan Pendekatan Dialogis menyelesaikan Kasus Investasi Pulau Rempang

Mobil tim sosialisai percepatan Rempang Eco City milik BP Batam hendak menuju ke rumah-rumah warga (ANTARA)

Suara Kalbar – Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, telah meminta pemerintah untuk mengutamakan pendekatan persuasif dan dialogis dalam menyelesaikan persoalan investasi dan proyek strategis nasional (PSN).

Menurutnya, penting untuk mengedepankan pendekatan ini dalam mengatasi situasi seperti yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, terkait pembangunan Rempang Eco City.

“Investasi tentu sangat penting dalam menopang pertumbuhan. Namun jika investasi itu hanya menyisakan luka bagi rakyat, maka jelas pelaksanaan investasi itu mesti dievaluasi,” kata Syarief melansir dari ANTARA, Minggu(17/9/2023).

Dia menilai kericuhan di Pulau Rempang, Batam dalam kaitannya dengan pembangunan Rempang Eco City, hanya akan menyisakan preseden buruk dalam meningkatkan investasi.

Menurut dia, Investasi tidak bisa dilaksanakan dengan peminggiran hak-hak sosial, budaya, dan ekonomi rakyat, namun harus humanis.

“Pemerintah harus melakukan sosialisasi setiap pembangunan, namun pada saat bersamaan hak-hak hidup rakyat juga harus dijamin. Pemerintah harus menyelesaikan persoalan investasi ini (di Pulau Rempang) dengan tepat dan dialogis,” ujarnya.

Menurut dia, bentuk-bentuk pemaksaan investasi justru akan menimbulkan antipati dari rakyat dan dikhawatirkan akan memicu pertanyaan, sesungguhnya investasi itu ditujukan untuk apa dan buat siapa.

Dia menilai jika mengukur keberhasilan investasi hanya dari realisasi pembangunan fisik belaka, maka jelas ada kekeliruan kebijakan yang nyata, karena rakyat adalah tujuan, bukan alat pembangunan.

“Pembangunan Rempang Eco City ini penting, namun yang lebih penting adalah memastikan pembangunan ini tidak mengorbankan rakyat,” katanya.

Diketahui, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri memperkuat sosialisasi kepada masyarakat sebagai prioritas utama dalam menyelesaikan persoalan terkait pengosongan lahan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

“Prioritas utama yang kami lakukan adalah memperkuat sosialisasi kepada masyarakat yang akan direlokasi karena tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otorita BP Batam sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan harus diserahkan,” kata Sigit di Jakarta, Kamis (14/9).

Di sisi lain, kata Sigit, pemerintah dalam hal ini Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau (BP) Batam juga memikirkan rencana relokasi termasuk juga menyangkut masalah pencaharian masyarakat akan dicarikan dilokasi yang masyarakat bisa melanjutkan aktivitasnya dalam rangka memenuhi nafkahnya.

“Apakah itu yang jadi nelayan atau dekat nelayan yang saat itu berjualan sayur juga harus ada pasarnya dan sebagainya, semuanya ini sedang dalam proses,” kata Sigit.

Jenderal bintang empat itu menyebut benturan muncul dikarenakan adanya kesalahpahaman, namun sedang dijajaki kesempatan antara belah pihak untuk sama-sama mencari jalan keluar.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS