Bengkayang (Suara Kalbar) – Kabupaten Bengkayang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP pada Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) RI perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
“Laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI mendapat opini WTP ini berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Bengkayang tahun 2022,” ungkap Sekretaris Daerah Bengkayang Yustianus saat dikonfirmasi Suarakalbar.co.id, Senin (12/6/2023).
Menurutnya, opini WTP dari BPK RI ini merupakan sejarah prestasi baru diperoleh pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis dan Syamsul Rizal.
Sebelumnya, ujar mantan Kepala BPKPAD ini, selama 24 tahun lamanya Kabupaten Bengkayang sejak terbentuknya Kabupaten Bengkayang berdasarkan UU Nomor 10 tahun 1999 dan secara resmi terpisah dari Kabupaten Sambas dan berdiri sendiri sebagai daerah otonomi baru.
“Sejak terbentuknya Kabupaten Bengkayang pada tahun 1999 lalu, belum pernah meraih WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hal tersebut tentunya disebabkan penyajian LKPD yang tidak akuntabel berdasarkan standar akuntansi Pemerintah,”jelasnya.
Mantan Camat Samalantan ini menegaskan, WTP terhadap LKPD ini merupakan hasil kerja keras Kepala daerah serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD beserta jajarannya semua.
“Selain itu beberapa hal penting yang perlu diketahui bahwa opini WTP dari LKPD tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bengkayang ini telah mampu menyelesaikan persoalan Asset yang besarnya sekitar Rp 1,3 triliun yang sebelumnya tidak tercatat dengan baik sehingga mengakibatkan penyajian data yang tidak akuntabel dan tidak standar akuntansi Pemerintah,”paparnya.
Kemudian tambah Yustianus, Opini WTP terhadap LKPD Kabupaten Bengkayang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin membaik, akuntabel serta dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan dan tentunya hal tersebut juga menunjukkan kepercayaan kepada publik bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah mampu mengelola aset dan keuangan daerah secara efektif dan efisien.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
