Handi: Loading Ramp Membantu Masyarakat, Soal Tata Niaga, Pemda Bisa Cari Solusi

Sekadau (Suara Kalbar) – Dorongan untuk kepolisian dan pemerintah daerah menutup loading ramp yang menyebabkan tata niaga sawit berantakan di Kalbar, termasuk berpotensi penyebab marak pencurian kepala sawit. Menuai pro kontra di masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Sekadau, Handi berpenadapat harus bijak menanggapi hal tersebut. Para pengusaha loading ramp selama ini sangat membantu para petani dalam hal menjual buah sawit tidak jauh harga dari harga yang di tentukan oleh pemerintah.

“Saya pikir tidak mungkin petani menjual buah 100 kg sampai 200 kg ke pabrik, nah solusinya apa ya loading ramp,” ujar Handi legislator dari Partai Gerindra ini.

Terkait masalah tata niaga, menurut Handi, Pemda bisa mencari solusi dengan mengedepankan regulasi dan aturan yang ada, pemda yang bijak pasti akan mencari solusi.

“Nah, kalau dengan menertibkan loading ramp juga bukan solusi terbaik bagi dunia sawit khusus nya bagi petani mandiri yang sudah terlanjur menopang hidup berkebun sawit,” kata Handi.

Ia menegaskan, selama ini alasan yang tidak mendasar selalu disampaikan oleh perusahaan bahwa marak terjadi pencurian sawit akibat dibukanya loading ramp adalah keliru.

“Saya pikir itu keliru, artinya bisa saja beranggapan petani sawit di Sekadau di anggap pencuri. Nah, kami pikir itu keliru, jangan memakai kaca mata kuda dalam melihat, mari kita semua jangan berburuk sangka dan selalu mengedepankan azas praduga tak bersalah,” ungkap Handi.

Kemudian, kepada pihak perusahaan yang berinvestasi di Sekadau lebih baik fokus dengan kewajiban mereka yang sudah diatur dalam peraturan perundang undangan seperti program CSR, apakah sudah dilaksanakan atau belum. Kesejahteraan masyarakat tempat mereka berinvestasi, kemudian limbah yang mencemari sungai, kemudian penanaman kebun di luar HGU.

“Nah, ini juga harus menjadi perhatian khusus kita bersama. Selama ini hal itu tidak pernah di sorot dan menjadi perhatian kita, kenapa? selama ini sering konflik terjadi di masyarakat akibat apa yaitu kesejahteraan masyarakat tidak di perhatikan dan banyak janji mereka tidak ditepati,”beber Handi.

Handi mengaku dalam sebulan ini DPRD Sekadau menyelesaikan konflik antar msyarakat degan 3 perusahaan di Sekadau.

“Puji tuhan semua selesai dengan baik, hal ini sudah menjadi sorotan Uni Eropa dan menjadi catatan buruk sehingga eropa menolak keras pembelian CPO produksi Indonesia karena banyak masalah. Mari kita menjaga iklim investai dan mengedepankan kesejahteraan dan sosial bagi masyarakat Indoensia,” ajak Handi.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS