Kapolres Mempawah Hadiri Zoom Meeting Rakor Inspektur Daerah se-Indonesia 2023

  • Bagikan
Kapolres Mempawah AKBP Fauzan Sukmawansyah dan Sekda Mempawah Ismail menghadiri zoom meeting Rapat Koordinasi Inspektur Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2023 di Kantor Bupati Mempawah, Rabu (25/1/2023). SUARAKALBAR.CO.ID/Foto. IST

Mempawah (Suara Kalbar) – Kapolres Mempawah, Polda Kalimantan Barat, AKBP Fauzan Sukmawansyah menghadiri zoom meeting Rapat Koordinasi Inspektur Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2023, di Kantor Bupati Mempawah, Rabu (25/1/2023).

Ikut dalam rapat virtual tersebut Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, Para Gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) bersama pejabat utama yang menangani pengaduan/laporan.

Kemudian ada juga para bupati/wali kota se-Indonesia, kepala kejaksaan negeri, kepala kepolisian resor bersama pejabat utama se-Indonesia yang menangani pengaduan/laporan.

Selain Kapolres, rapat zoom meeting di Kantor Bupati juga dihadiri Sekda Mempawah Ismail, Asisten Tata Praja Setda Mempawah Juli Suryadi, perwakilan Inspektorat Mempawah, Rahmad Faiz, Kepala SPKT Polres Mempawah, Kasiwas Polres Mempawah dan Anggota Reskrim Polres Mempawah.

Rapat zoom meeting turut dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Mendagri dan Jaksa Agung, serta Launching Aplikasi “APIP Lapor”.

Dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pengawasan, tentang kesinergian pengawasan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kesinergian Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK), Kesehatan, serta Kesinergian Pengawasan Dana Alokasi Khusus Keluarga Berencana.

Kegiatan juga diisi dengan diskusi panel yang dibagi dalam dua sesi.

Untuk panel I materi pembahasan dan diskusi terkait pengawasan pengelolaan APBD meliputi kebijakan pengawasan dana transfer, serta kebijakan pengawasan BOS.

Selain itu juga membahas kebijakan pengawasan DAK Bidang Kesehatan, kebijakan pengawasan DAK Bidang Keluarga Berencana, kebijakan pengelolaan APBD tahun 2023, serta kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2023.

Kemudian pada panel II atau sesi kedua, diskusi dilanjutkan mengenai pengawasan pelayanan publik, keuangan desa, BUMD dan penguatan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah).

Adapun materi pembahasannya meliputi peran APIP dalam pengawasan pelayanan publik., peran APIP dalam pencegahan korupsi pengelolaan APBD dan BUMD, peran APIP dalam pengawasan keuangan desa.

Dilanjutkan koordinasi APIP dan APH (Aparat Penegak Hukum) dalam penanganan pengaduan atau laporan, serta koordinasi APIP dan APH dalam penanganan pengaduan atau laporan.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

  • Bagikan