Wagub Kalbar: Pembangunan Terminal Kijing 98 Persen, Segera Diresmikan Presiden Joko Widodo

Mempawah (Suara Kalbar) – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan pembangunan Pelabuhan Kijing sudah sampai 98 persen.

Rencananya setelah tuntas, pelabuhan itu akan diresmikan Presiden RI Joko Widodo pada Agustus 2022.

“Tanggal belum tahu, tapi bulannya Agustus tahun ini,” kata Ria Norsan saat meninjau Pelabuhan Kijing, Mempawah, bersama Komisi V DPR RI, Selasa (12/7/2022).

Ia mengatakan pelabuhan itu memiliki panjang jalur menuju dermaga lebih 1 kilometer dengan lebarnya 100 meter.

Kemudian dibangun dengan kedalaman 3.000 dwt sehingga dipastikan bisa dilintasi kapal-kapal besar. Luas areal pelabuhan sekitar 2.000 hektare.

“Selanjutnya pembangunan perlengkapan di darat saja,” ujar mantan Bupati Mempawah dua periode ini.

Ria Norsan melanjutkan juga disiapkan lahan untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Luasnya 5.000 hektar. Kawasan itu untuk para investor mengembangkan bisnisnya di Kalimantan Barat.

Sejauh ini, lanjutnya, sudah beberapa investor yang memberikan sinyal positif untuk berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus. Antara lain Wilmar dan Saraswanti.

“Masih ada perusahaan besar lainnya,” ungkapnya.

Ria Norsan menyatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat mendukung keberadaan Pelabuhan Kijing yang pembangunannya dimulai tiga tahun lalu.

Pihaknya berharap bisa segera beroperasional sebab dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kalimantan Barat.

“Seperti pengiriman CPO tentu berdampak pada PAD Kalimantan Barat,” tutup Ria Norsan.

Dorong Ekspor CPO

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendorong seluruh perusahaan kelapa sawit di Kalbar untuk mengekspor crude palm oil (CPO) atau minyak mentahnya melalui Pelabuhan Internasional Kijing.

Lasarus menyebut, semakin banyak CPO yang diekspor melalui Pelabuhan Kijing, maka semakin besar pula manfaat ekonomi yang diterima oleh daerah.

Hal itu disampaikannya saat saat bersama rombongan anggota Komisi V DPR RI meninjau Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, Selasa (12/7/2022).

“Kalbar ini provinsi terbesar kedua penghasil kelapa sawit. Kita ingin seluruh konsesi yang ada di Kalbar semua CPO-nya bisa lewat sini (Pelabuhan Kijing) untuk diekspor ke luar. Sehingga, pemerintah provinsi dan kabupaten bisa menerima manfaat dari kegiatan di Kijing ini,” ujar Lasarus lagi.

Untuk mengoptimalkan ekspor CPO ini, Lasarus memandang pengusaha sawit perlu membangun tangki timbun (storage) CPO di sekitaran Pelabuhan Kijing.

Karenanya, dirinya pun meminta PT Pelindo selaku pengelola pelabuhan untuk menjalin komunikasi intensif dengan perusahaan-perusahaan sawit agar mereka mau membangun tangki timbun di sekitar pelabuhan yang dijadwalkan akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada bulan Agustus 2022 tersebut.

“Kapal yang sedang sandar saat ini dari Liberia yang memuat CPO untuk diekspor ke Pakistan. Ini bukti kalau pelabuhan ini sudah siap beroperasi,” ucapnya.

Karena itu, untuk memaksimalkan ekspor CPO, Lasarus meminta Pelindo untuk berdiskusi dengan Sinarmas, Djarum dan seterusnya grup-grup sawit besar di Kalbar untuk bangun storage di sini.

“Sekarang baru Wilmar yang membangun storage,” tuturnya.

Untuk diketahui, peninjauan ke Pelabuhan Kijing merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Lasarus bersama rombongan anggota Komisi V DPR RI ke Kalimantan Barat.

Sebelumnya, rombongan Komisi V DPR sudah mengunjungi Kota Pontianak untuk melakukan rapat dengan Gubernur Kalbar Sutarmidji dan meninjau lokasi duplikasi Jembatan Kapuas I.

Kunjungan Komisi V DPR RI ke Kalbar turut didampingi oleh mitra kerjanya, yakni Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan PDTT, BMKG, Basarnas, Angkasa Pura II, dan PT Pelindo.

Tidak hanya mitra kerja, dalam kunjungannya Komisi V DPR RI juga didampingi Gubernur Kalbar Sutarmidji, Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, dan Bupati Mempawah Erlina.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS