Ambisi Food Estate, Akankah Gagal (lagi)?

  • Bagikan
Ilustrasi – Food Estate.[int]

Oleh: Fanti Setiawati

Pemerintah RI sepertinya masih berambisi kuat meng-goal-kan mega proyek food estate di Indonesia. Proyek ambisius ini bahkan masuk dalam proyek strategis nasional yang melibatkan berbagai kementerian. Alasannya, ketersediaan pangan dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ditambah peringatan Organisasi Pangan Dunia (FAO) tentang prediksi krisis pangan global akibat dampak pandemi Covid-19. 

Ini bukan kali pertama pemerintah RI menggalakkan proyek food estate. Program 1 juta hektare (ha) lahan gambut di tahun 1995 terbukti gagal. Food estate Ketapang Kalbar pada tahun 2013 juga dinyatakan gagal. Begitu pula program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang menggadang-menggadang akan mengelola 1,23 juta ha tanah. Saat ini hanya bertahan 400 ha. (nasional.kontan.co.id)

Kegagalan proyek food estate harusnya menjadi dasar evaluatif bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebelum mencanangkan proyek yang baru. Sebab, peluang menghadapi kegagalan yang sama masih terbuka karena masih menjadikan motif kapitalistik sebagai landasan kebijakannya. Eksploitasi lahan secara masif pun bisa berujung pada perusakan lingkungan. Serta adanya potensi sengketa lahan di wilayah tanah adat dan konflik kepentingan dengan petani lokal (petani adat) yang bergantung pada ladangnya. Begitu pula pekerja transmigran yang mungkin hanya menjadi penopang ekspansi agribisnis, yang justru akan menjadi penyebab dari munculnya masalah baru, yakni rawan pangan.

Pengembangan konsep food estate ini berbahaya, sebab korporasi diberikan peluang menguasai sektor pertanian dari hulu sampai hilir. Sektor ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, sehingga tidak boleh diserahkan pada mekanisme pasar. Jika masih diserahan pada mekanisme pasar, maka cita-cita kedaulatan pangan hanya sekedarmimpi, akibat terjadinya monopoli dan harga yang tak dapat dikendalikan. 

Bagi para investor besar, proyek food estate mungkin bisa memberikan jawaban. Tapi bagi para petani yang hanya memiliki lahan sempit, food estate belum mampu menjawab persoalan. Yang terjadi justru semakin memperparah keterpurukan petani setelah kebijakan-kebijakan berbau neoliberal yang diterapkan pemerintahan untuk megaproyek ini. Pengembangan food estate justru bertentangan dengan upaya pemerintah mendorong ekonomi kerakyatan, khususnya ekonomi kaum tani.

Pemanfaatan lahan yang luas oleh investor swasta maupun asing hanya memberikan peluang bagi rakyat miskin menjadi buruh kasar dengan upah minim. Keuntungan para investor tidak berimplikasidengan kesejahteraan rakyat. Nasib rakyat bak tikus mati di lumbung padi.

Food estate merupakan konsep strategis bangsa yang harus dikelola dengan tepat. Maksud tepat disini adalah dengan perencanaan yang matang, dikelola oleh para ahli, dikontrol oleh kepala negara karena sinergitas berbagai bidang, dan meluruskan tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Bukan menjadikan kesejahteraan rakyat hanya menjadi lip service, padahal sejatinya hanya menyejahterakan para kapital (pemilik modal). Agar terwujud ketahanan pangan dalam negeri, dan kedaulatan bangsa di dunia internasional.

Antisipasi krisis pangan memang sangat perlu dilakukan. Langkah-langkah strategis harus diupayakan agar stok pangan tersedia dan mampu diakses oleh seluruh rakyat. Tidak hanya memperhatikan jaminan ketersediaan pangan, tapi yang penting juga adalah kemampuan rakyat menjangkau bahan pangan tersebut. Untuk apa hasil pangan berlimpah, namun sulit dijangkau oleh rakyat. 

Maka pemerintah dituntut serius merealisasikan ketahanan pangan tanpa bergantung impor, atau bahkan kepentingan pemangku jabatan. Jangan sampai ini menjadi celah kapitalis mengais keuntungan di tengah kondisi negeri yang dilanda krisis. Jangan sampai pula proyek ambisius ini diprioritaskan, namun hanya mengulang kegagalannya.

Wallahu’alam bi shawab.

*Penulis Adalah Anggota Komunitas Tinta Peradaban Ketapang

  • Bagikan
You cannot copy content of this page