Pengawasan Partisipatif Mahasiswa Pada Pilkada Serentak 2020

  • Bagikan

Yuda Pratama, Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

Mahasiswa harus mampu menjaga
nilai-nilai moral selama tahapan Pilkada berlangsung demi terwujudnya Pilkada
yang adil, damai dan berdaulat.

Oleh : Yuda Pratama

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)  yang  dilaksanakan dalam hitungan hari tepatnya pada Rabu, 9 Desember 2020 yang diikuti  9 daerah  pada tingkat provinsi, 224 kabupaten dan 37 tingkat kota. Pilkada yang pertama kali bernuansa pandemi Corona Virus Disease atau dikenal dengan sebutan Covid-19 sangatlah berbeda dengan nuansa-nuansa Pilkada sebelumnya dengan regulasi yang baru dan proses-proses tahapan pemungutan hingga perhitungan suara.

Oleh itu dibutuhkan suatu adaptasi yang cepat antara  penyelenggara, pengawas dan masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya sehingga proses pelaksanaan Pilkada dapat berjalan sesuai harapan serta meminimalisir adanya tindak kecurangan.

Pilkada merupakan pesta demokrasi juga sebagai wujud partisipasi politik masyarakat dalam membangun kehidupan politik, seperti menggunakan hak suara dan terlibat dalam pengawasan partisipatif saat proses Pilkada berlangsung.

Kualitas demokrasi yang dibangun harus beriringan dengan kualitas pemimpin yang dihasilkan tersebut, tentu untuk mencapai tujuan itu diperlukan peran masyarakat khususnya mahasiswa sebagai agent social  of control  yang dituntut untuk mengontrol sosial di lingkungan sekitarnya dan juga merupakan bagian masyarakat yang terlepas dari kepentingan praktis.

Mahasiswa harus mampu menjaga nilai-nilai moral selama tahapan Pilkada berlangsung demi terwujudnya Pilkada yang adil, damai dan berdaulat.

Seyogyanya Pilkada serentak ini merupakan laboratorium mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh pada bangku kuliah dan sebagai bentuk pengabdian tridharma perguruan tinggi, mahasiswa harus mampu mencegah terjadimya tindak kecurangan antara lain praktik politik uang/serangan fajar, intervensi masyarakat atau kelompok terhadap pemilih, dan penggelembungan suara.

Jika dalam tahapan Pilkada terdapat temuan-temuan kecurangan  mahasiswa harus berani melaporkan tindakan tersebut kepada pihak Bawaslu dan Panitia Pengawas Pemilihan.

Saatnya mahasiswa turut andil dalam pengawasan partisipatif berani menyatakan salah sebagai kesalahan dan memperjuangkan benar sebagai kebenaran, demi terwujudnya Pilkada yang berkualitas dan menghasilkan pemimpin berintregritas serta bertanggung jawab.

 

Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura

  • Bagikan
You cannot copy content of this page