Pemprov Kalbar Dorong Regulasi Kratom yang Adil dan Berpihak kepada Petani
Jakarta (Suara Kalbar) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong penyusunan regulasi tata kelola kratom yang memberikan kepastian hukum, melindungi petani dan pelaku usaha, serta meningkatkan nilai tambah komoditas bagi perekonomian daerah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, dalam Focus Group Discussion (FGD) Pansus Tata Kelola Kratom DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Yuan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Sebelum FGD, Wagub bersama Ketua DPRD Kalbar Aloysius, Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalbar juga melakukan audiensi dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, di Kantor DEN. Audiensi tersebut membahas masukan dan penguatan tata kelola hilirisasi kratom, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pengusaha lokal.
FGD yang merupakan bagian dari pembahasan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Kelola Kratom tersebut turut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, BPOM, dan BRIN.
Dalam kesempatan itu, Krisantus mengapresiasi DPRD Kalbar, khususnya Pansus Tata Kelola Kratom, yang telah menginisiasi penyusunan regulasi tersebut. Menurutnya, kratom merupakan komoditas bernilai ekonomi yang menjadi sumber penghidupan bagi ribuan petani di Kalimantan Barat.
“Kratom ini adalah sumber penghidupan bagi ribuan petani kita. Negara harus hadir untuk melindungi mereka, bukan membiarkan mereka berjalan sendiri tanpa kepastian hukum,” ujarnya.
Ia menjelaskan, luas lahan kratom di Kalimantan Barat mencapai sekitar 11.800 hektare. Namun, belum adanya kepastian regulasi tata niaga menyebabkan komoditas tersebut mengalami penumpukan di daerah. Bahkan, industri rumahan pengolahan kratom mulai berkembang di Kota Pontianak.
Menurutnya, ketidakjelasan aturan juga berpotensi mendorong perdagangan melalui jalur tidak resmi, termasuk ke sejumlah negara seperti Malaysia dan Thailand. Kondisi ini perlu ditangani melalui kebijakan yang jelas dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kita tidak ingin potensi ekonomi daerah justru dinikmati oleh pihak-pihak yang melakukan perdagangan secara ilegal, sementara petani tidak memperoleh manfaat yang layak dan daerah kehilangan potensi penerimaan,” ungkapnya.
Krisantus menegaskan, Pemprov Kalbar mendukung penyusunan regulasi yang mampu memberikan kepastian usaha, akses pasar, serta perlindungan harga bagi petani dan pengusaha lokal. Regulasi tersebut juga perlu memperhatikan standar mutu, aspek kesehatan, lingkungan, dan keberlanjutan budidaya.
Ia menambahkan, penataan tata kelola kratom memiliki keterkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut tercermin melalui sinergi antara Pansus Tata Kelola Kratom dan Pansus Optimalisasi PAD DPRD Kalbar dalam mendorong pengelolaan potensi sumber daya alam secara lebih optimal.
“Dengarkan suara petani, pengusaha lokal, dan para ahli. Jangan sampai regulasi ini justru mempersulit petani kecil. Pemerintah Provinsi siap bersinergi dengan DPRD untuk memastikan Perda ini dapat diimplementasikan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pesannya.
Melalui audiensi dan FGD tersebut, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan hilirisasi kratom yang komprehensif dan berkelanjutan. Hasil pembahasan juga diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret bagi penyempurnaan Raperda.
“Kita ingin kratom Kalbar dikelola secara profesional, petani sejahtera, pengusaha tumbuh, dan daerah mendapatkan manfaat sebesar-besarnya,” pungkas Krisantus.
Penulis: Tim Liputan





