SUARAKALBAR.CO.ID
Beranda Daerah Pontianak Barang Pribadi WNA Usai Penindakan di Hotel Surya Dipertanyakan, LBH HWCI Desak Imigrasi Beri Penjelasan

Barang Pribadi WNA Usai Penindakan di Hotel Surya Dipertanyakan, LBH HWCI Desak Imigrasi Beri Penjelasan

Ketua HWCI Kalbar, Eka Nurhayati Ishak saat mendatangi WNA yang diduga terkait kasus Scamming dan Overstay di Rutan. Selasa (17/11/2026) Suarakalbar.co.id/Istimewa

Pontianak (Suara Kalbar) – Keberadaan sejumlah barang pribadi milik warga negara asing (WNA) yang diamankan dalam penindakan di Hotel Surya, Kota Pontianak, menjadi sorotan Lembaga Bantuan Hukum Humanity Women Children Indonesia (LBH HWCI) Kalimantan Barat.
‎
‎Sebagai kuasa hukum, Ketua HWCI Kalbar, Eka Nurhayati Ishak mempertanyakan keberadaan barang-barang pribadi milik para WNA yang disebut.
‎
‎Sampai saat ini belum diketahui secara jelas setelah proses penindakan oleh pihak terkait. Persoalan tersebut turut dimasukkan dalam surat pengaduan resmi kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak tertanggal 17 November 2026.
‎
‎Eka menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan dan keluhan yang diterima pihaknya, terdapat sejumlah barang pribadi milik WNA yang diduga masih berada dalam penguasaan pihak tertentu terkait proses penindakan keimigrasian.
‎
‎”Barang-barang tersebut meliputi pakaian, perlengkapan pribadi, kebutuhan perempuan, serta barang lainnya yang belum diketahui secara pasti status dan keberadaannya,” kata Eka pada Rabu (18/11/2026).
‎
‎Eka juga meminta pihak Imigrasi Pontianak memberikan penjelasan mengenai siapa petugas yang menerima, mengambil, menyimpan, maupun menguasai barang-barang tersebut.
‎
‎”Jadi terkait barang-barang pribadi tersebut apakah pengambilan barang telah disertai berita acara penyitaan, tanda terima penitipan, atau dokumen administrasi resmi lainnya, kan sampai saat ini tidak ada kejelasan keberadaan barang-barang itu,” ungkap Eka.
‎
‎Eka menegaskan, setiap barang pribadi yang diamankan harus memiliki kejelasan administrasi dan dasar hukum. Menurutnya, pihak yang bertanggung jawab atas penguasaan barang juga harus dapat memberikan penjelasan mengenai keberadaan serta kondisi barang tersebut.
‎
‎”Barang pribadi seseorang tidak boleh dikuasai, dipindahkan, digunakan, atau ditahan secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah,” tuturnya.
‎
‎Selain itu, pihaknya juga meminta daftar inventarisasi yang memuat jenis, jumlah, pemilik, serta lokasi penyimpanan barang agar keberadaannya dapat diketahui secara jelas.
‎
‎Menurut Eka, tidak seluruh barang pribadi yang diamankan berkaitan langsung dengan kepentingan pembuktian tindak pidana. Karena itu, pihaknya meminta kejelasan mengenai dasar hukum penguasaan barang-barang tersebut.
‎
‎”Yang kami minta adalah kejelasan. Harus ada penjelasan barang-barang tersebut diamankan oleh siapa, di mana disimpan, serta apa dasar hukumnya. Jika memang tidak ada alasan hukum untuk terus menguasainya, kami meminta agar barang-barang itu dikembalikan kepada pemiliknya,” jelasnya.
‎
‎Persoalan ini menjadi salah satu dari sejumlah keberatan yang disampaikan LBH HWCI dalam pendampingan terhadap delapan perempuan warga negara Malaysia yang saat ini menghadapi proses hukum di Pontianak.
‎
‎Eka kemudkan menegaskan bahwa proses penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran keimigrasian maupun penipuan daring harus tetap berjalan sesuai ketentuan. Namun, hal tersebut tidak boleh mengabaikan hak-hak pribadi dan perlindungan terhadap barang milik orang yang sedang menjalani proses hukum.
‎
‎Disamping itu, ia juga sedikit bercerita tentang kondisi yang dialami oleh sejumlah WNA yang merupakan klienya di Rutan yang meprihatinkan.
‎
‎”Selasa kemarin, kami dan team mendatangi rutan didampingi penyidik dari Polresta Pontianak, kami mendengarkan dan melihat sendiri kondisi mereka disana, bahkan hanya untuk sekedar handuk, saja mereka tidak punya, jika ingin mandi, mereka terpaksa menggunakan baju tahanan dan baju yang digunakan secara bergantian untuk mengeringkan badan,” tambahnya.
‎
‎Bahkan, lanjut Eka, hampir seluruh WNA ini kehilangan barang pribadinya, baik itu dompet, jam tangan, pakaian dan sebagainya.
‎
‎”Sampai sekarang tidak jelas barang itu dimana, tentunya kami menginginkan transparansi dan kejelasan kemana barang pribadi itu,” pungkasnya.
‎
‎Penulis : Iqbal Meizar

Komentar
Bagikan:

Iklan

Play