Pemprov Kalbar Dorong BUMD Perkuat Kinerja dan Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah
Pontianak (Suara Kalbar) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah Kalimantan Barat untuk meningkatkan kinerja perusahaan, memperkuat tata kelola, serta mengoptimalkan potensi usaha guna memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
Dorongan tersebut disampaikan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Hendra saat membuka Rapat Koordinasi BUMD se-Kalimantan Barat Tahun 2026 di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (18/11/2026).
Dalam sambutannya, Hendra mengapresiasi seluruh jajaran pembina dan pengelola BUMD atas kerja keras dan kontribusinya dalam menjalankan aktivitas usaha, memberikan pelayanan, serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, BUMD memiliki posisi strategis sebagai instrumen pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengoptimalkan potensi sumber daya daerah, sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Karena itu, BUMD tidak cukup hanya berorientasi pada keuntungan komersial, tetapi juga harus mampu mengambil peran dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam konteks pembangunan Kalimantan Barat, BUMD diharapkan mampu mengambil peran dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi potensial, memperluas akses pembiayaan, mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, memperkuat aktivitas perdagangan dan investasi, serta membuka peluang kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat,” ungkap Hendra.
Untuk mendorong pencapaian tersebut, Hendra menyampaikan lima arahan strategis kepada Komisaris, Dewan Pengawas, dan Direksi BUMD.
Pertama, menyusun dan melaksanakan rencana bisnis yang realistis serta berorientasi pada pertumbuhan. Kedua, meningkatkan kinerja keuangan dan profitabilitas perusahaan. Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan modal dan aset perusahaan.
Keempat, menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. Kelima, mengembangkan inovasi dan diversifikasi usaha secara selektif agar perusahaan mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi serta kebutuhan masyarakat.
Selain mendorong peningkatan kinerja internal perusahaan, Hendra juga meminta kepala perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD untuk memperkuat koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi terhadap perkembangan masing-masing perusahaan.
Menurutnya, pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan diperlukan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi serta capaian kinerja BUMD. Dengan demikian, langkah pembinaan dan kebijakan pemerintah daerah dapat dirumuskan secara lebih tepat sasaran.
Ia berharap rapat koordinasi tersebut tidak sekadar menjadi agenda pertemuan rutin, tetapi juga menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, bertukar gagasan, dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan BUMD yang profesional, transparan, dan berdaya saing.
Penulis: Tim Liputan





