Norsan Tegaskan Komitmen Perkuat Inklusi Keuangan untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kalbar

Pontianak (Suara Kalba) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk terus memperkuat akses keuangan yang inklusif sebagai salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Komitmen tersebut disampaikannya saat memaparkan berbagai program, inovasi, dan capaian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kalimantan Barat dalam Virtual Assessment TPAKD Award yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Data Analytic Room, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (29/7/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Heronimus Hero, S.P., M.Si., Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat Rochma Hidayati, Direktur Utama Bank Kalbar H. Rokidi, S.E., M.M., perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, serta jajaran perangkat daerah dan instansi terkait. Kehadiran seluruh pemangku kepentingan tersebut menjadi wujud sinergi dalam memaparkan berbagai program dan inovasi TPAKD Kalimantan Barat pada tahapan penilaian untuk meraih predikat terbaik dalam TPAKD Award.

Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada OJK Provinsi Kalimantan Barat beserta seluruh pemangku kepentingan yang selama ini terus membangun sinergi dalam memperluas akses keuangan di Kalimantan Barat. Menurutnya, TPAKD merupakan wadah strategis yang menghubungkan pemerintah daerah, regulator, industri jasa keuangan, dunia usaha, dan masyarakat dalam mempercepat peningkatan literasi serta inklusi keuangan.

“Melalui TPAKD, kami ingin memastikan seluruh masyarakat Kalimantan Barat, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan perbatasan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan formal. Inklusi keuangan bukan sekadar memperluas akses, tetapi juga menjadi fondasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Norsan.

Gubernur menjelaskan, TPAKD Provinsi Kalimantan Barat telah dibentuk sejak tahun 2018 dan terus diperkuat hingga seluruh 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat memiliki TPAKD pada tahun 2022. Penguatan tersebut diiringi dukungan pemerintah daerah melalui koordinasi yang intensif, pendampingan, serta dukungan anggaran guna memastikan seluruh program percepatan akses keuangan dapat berjalan secara optimal.

“Keberadaan TPAKD di seluruh kabupaten dan kota merupakan bentuk komitmen bersama untuk menghadirkan layanan keuangan yang lebih dekat dengan masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, OJK, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam memperluas inklusi keuangan di Kalimantan Barat,” jelasnya.

Ia juga memaparkan bahwa berbagai indikator pembangunan Kalimantan Barat menunjukkan tren yang menggembirakan. Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,09, tingkat kemiskinan sebesar 5,97 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,63 persen, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,39 persen, serta inflasi tetap terkendali pada 1,85 persen. Menurutnya, capaian tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang semakin inklusif.

Meski demikian, Gubernur mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, antara lain luasnya wilayah Kalimantan Barat, keterbatasan jangkauan layanan keuangan di daerah terpencil, serta belum meratanya infrastruktur digital. Kondisi tersebut menuntut strategi yang adaptif agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan keuangan formal.

Di sisi lain, Kalimantan Barat memiliki potensi ekonomi yang besar pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, konstruksi, pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan lingkungan. Potensi tersebut semakin kuat dengan keberadaan lebih dari 225 ribu pelaku UMKM yang menjadi fokus utama dalam penguatan akses pembiayaan, pendampingan usaha, serta peningkatan kapasitas.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Tahun 2022, tingkat literasi keuangan masyarakat Kalimantan Barat mencapai 51,95 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan telah mencapai 84,16 persen, yang menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan layanan keuangan formal oleh masyarakat.

“Kalimantan Barat memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Tugas kita adalah memastikan potensi tersebut didukung oleh akses pembiayaan yang memadai, pendampingan usaha yang berkelanjutan, serta literasi keuangan yang baik sehingga UMKM dapat tumbuh, naik kelas, dan mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah,” ungkap Norsan.

Untuk mempercepat perluasan akses keuangan, TPAKD Provinsi Kalimantan Barat menetapkan delapan tema program kerja Tahun 2025, yakni pemberdayaan UMKM, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), perluasan titik akses keuangan, digitalisasi UMKM, optimalisasi perlindungan pelaku usaha sektor pertanian dan peternakan, edukasi investasi, optimalisasi program jaminan sosial, serta peningkatan literasi keuangan dan business matching. Seluruh program tersebut dilaksanakan secara terintegrasi di seluruh kabupaten/kota guna memperkuat sinergi dan pemerataan manfaat pembangunan.

Mengakhiri paparannya, Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan TPAKD merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus memperkuat sinergi dengan OJK, industri jasa keuangan, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh mitra pembangunan agar akses keuangan semakin merata dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen memperkuat peran TPAKD dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, serta menghadirkan layanan keuangan yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat akan semakin inklusif, berkelanjutan, dan mampu mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera,” tutup Gubernur Ria Norsan

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS