Ilmuwan MIT Kembangkan Satelit Pendeteksi Senjata Nuklir di Luar Angkasa, Begini Cara Kerjanya
Suara Kalbar – Seorang ilmuwan dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) mengusulkan teknologi baru yang memungkinkan satelit mendeteksi keberadaan senjata nuklir yang disembunyikan di luar angkasa.
Inovasi tersebut dinilai dapat menutup celah dalam Perjanjian Luar Angkasa (Outer Space Treaty) yang sejak 1967 melarang penempatan senjata nuklir di orbit Bumi, tetapi hingga kini belum memiliki mekanisme untuk memverifikasi kepatuhan negara-negara penandatangan.
Gagasan itu dikembangkan oleh fisikawan nuklir Areg Danagoulian dan dipublikasikan dalam jurnal Nature pada 8 Juli 2026.
Belum Ada Sistem Verifikasi
Perjanjian Luar Angkasa telah diratifikasi oleh 118 negara, termasuk Amerika Serikat dan Rusia. Namun, hingga kini belum ada teknologi yang mampu memastikan apakah sebuah satelit membawa senjata nuklir atau hanya menjalankan misi sipil.
Isu ini kembali menjadi perhatian setelah Amerika Serikat menuding Rusia mengembangkan senjata nuklir berbasis antariksa. Tuduhan tersebut berkaitan dengan peluncuran satelit Kosmos 2553 pada Februari 2022.
Rusia membantah tuduhan itu dan menyatakan satelit tersebut hanya digunakan untuk kepentingan observasi Bumi.
Dampaknya Bisa Menghancurkan Ribuan Satelit
Danagoulian menjelaskan bahwa ledakan senjata nuklir di orbit tidak hanya menghancurkan satu target, tetapi dapat menyebabkan kerusakan besar pada lingkungan antariksa.
“Itu akan membuat orbit Bumi rendah dan orbit Bumi yang sangat rendah, di mana satelit Starlink berada, di mana banyak satelit pengintai dan komunikasi berada, dan di mana Stasiun Luar Angkasa Internasional (International Space Station/ISS) berada, tidak dapat dihuni untuk jangka waktu yang lama,” ujar Danagoulian, dikutip dari Space.
“Kami pada dasarnya tidak hanya akan kehilangan satelit dalam orbit tersebut, kita akan kehilangan orbit tersebut selama beberapa tahun,” tambahnya.
Menurutnya, ledakan nuklir akan menghasilkan radiasi berenergi tinggi yang mampu merusak ribuan satelit sekaligus, termasuk satelit komunikasi, satelit pengamatan Bumi, konstelasi internet seperti Starlink dan Project Kuiper, hingga berbagai misi luar angkasa lainnya.
Belajar dari Uji Coba Starfish Prime
Ancaman tersebut bukan sekadar teori.
Pada 1962, Amerika Serikat pernah menguji bom hidrogen berkekuatan 1,4 megaton melalui operasi Starfish Prime di ketinggian sekitar 400 kilometer di atas Samudra Pasifik.
Radiasi yang dihasilkan menghancurkan sekitar sepertiga satelit yang saat itu mengorbit Bumi. Dengan jumlah satelit yang kini mencapai ribuan unit, dampak ledakan serupa diperkirakan akan jauh lebih besar.
Cara Kerja Satelit Pendeteksi
Danagoulian mengusulkan penggunaan konstelasi satelit kecil berukuran 9U CubeSat, kira-kira sebesar kotak sepatu.
Alih-alih mendeteksi bom secara langsung, satelit akan mencari jejak neutron yang muncul akibat interaksi uranium di dalam senjata nuklir dengan proton berenergi tinggi di Sabuk Van Allen, wilayah radiasi alami yang mengelilingi Bumi.
“Senjata termonuklir akan mengandung sejumlah besar uranium,” ungkap Danagoulian.
“Proton berenergi tinggi akan memicu pelepasan sejumlah besar neutron. Interaksi ini mengubah perangkat itu menjadi sumber neutron yang sangat intens yang tidak akan ada di sana,” tambahnya.
Fenomena tersebut dikenal sebagai proton-induced neutron spallation, yaitu pelepasan neutron akibat tumbukan proton pada inti atom uranium.
Menggunakan Dua Sensor Sekaligus
Untuk meningkatkan akurasi, satelit akan dilengkapi dua jenis detektor.
Sensor pertama berupa scintillator neutron yang mampu mendeteksi neutron dan proton, sedangkan sensor kedua menggunakan detektor berbahan berlian yang hanya merespons neutron.
“Jika detektor berlian eksternal memicu dan memberikan sinyal, Anda dapat mengabaikan partikel tersebut, karena kemungkinan besar itu adalah proton dan bukan neutron,” tutur Danagoulian.
“Begitu Anda mengidentifikasi neutron-neutron itu, Anda dapat kembali memproyeksikan dan mencari tahu dari mana neutron itu berasal,” lanjutnya.
Dengan kombinasi kedua sensor tersebut, sistem dapat menentukan arah datangnya neutron sehingga keberadaan senjata nuklir dapat diidentifikasi dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi.
Harus Berada Sangat Dekat
Berdasarkan simulasi, satelit inspeksi perlu berada sekitar empat kilometer dari satelit target selama kurang lebih satu pekan untuk memperoleh data yang cukup.
Apabila beberapa satelit digunakan secara bersamaan, proses identifikasi diperkirakan dapat dipercepat menjadi hanya beberapa jam.
Masih Menghadapi Tantangan
Meski dinilai menjanjikan, teknologi ini masih menghadapi sejumlah tantangan operasional.
Pakar astrodinamika dari Georgia Tech, Thomas González Roberts, menilai satelit inspeksi harus melakukan manuver sangat dekat dengan satelit target sehingga meningkatkan risiko tabrakan apabila tidak ada koordinasi antarpengelola satelit.
“Ada banyak hal dalam karya ini yang sangat menarik dan mengasyikkan. Namun, satelit yang memiliki alat pendeteksi ini perlu bermanuver agar berada di dekat, sangat, sangat dekat ke satelit target,” jelas Roberts.
Karena itu, ia menilai teknologi tersebut lebih tepat diterapkan sebagai bagian dari mekanisme verifikasi resmi dalam perjanjian internasional.
Belum Ada Cara Menonaktifkan Senjata Nuklir di Orbit
Danagoulian mengatakan, apabila senjata nuklir berhasil terdeteksi, pilihan yang tersedia saat ini masih sangat terbatas.
Salah satu langkah yang memungkinkan adalah mengganggu komunikasi satelit dari Bumi agar perangkat tersebut tidak dapat diaktifkan dari jarak jauh.
Sementara itu, ilmuwan politik dari Secure World Foundation, Victoria Samson, menilai mekanisme verifikasi merupakan bagian penting dalam menjaga kepatuhan terhadap perjanjian internasional.
“Sangat penting untuk memiliki mekanisme verifikasi. Hal ini bukan hanya masalah, ‘Kami meminta Anda untuk tidak melakukan ini,’ tetapi juga, ‘Kami dapat mengetahui apakah Anda memiliki sesuatu di atas sana,'” ujarnya.
Apabila berhasil dikembangkan, teknologi satelit pendeteksi senjata nuklir ini berpotensi menjadi terobosan penting dalam memperkuat keamanan ruang angkasa sekaligus meningkatkan efektivitas implementasi Perjanjian Luar Angkasa yang telah berlaku selama hampir enam dekade.
Sumber: Beritasatu.com






