Penguatan Kompetensi ASN Kalbar, Tekankan Kolaborasi dan Integritas dalam Tata Kelola Pemerintahan

Pontianak (Suara Kalbar) – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan pentingnya penguatan kepemimpinan, kolaborasi, dan integritas aparatur sipil negara (ASN) sebagai fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Penegasan tersebut disampaikan Harisson saat membuka kegiatan Penguatan Kepemimpinan dan Tata Kelola Pemerintah Daerah melalui Pengembangan Kompetensi ASN bertema “Membangun Kepemimpinan dan Pengembangan Kompetensi ASN yang Adaptif, Berintegritas, Kolaboratif, dan Berdampak” di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (14/7/2026).

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan Tali Asih ASN Kalbar Peduli serta dihadiri Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB RI Aba Subagja, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Suharti, Kepala BPSDM Provinsi Kalbar Windy Prihastari, para sekretaris daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Harisson mengatakan tantangan birokrasi saat ini tidak lagi hanya berkutat pada penyusunan kebijakan, tetapi juga kemampuan membangun koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi yang cepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kalau soal peningkatan kinerja, koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi itu sebenarnya mudah diucapkan. Tetapi dalam pelaksanaannya sering kali masih lambat. Inilah yang harus kita benahi bersama,” ujarnya.

Menurut Harisson, komunikasi yang intensif antarpemangku kepentingan menjadi kunci dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pemerintahan. Ia menilai pertemuan dan diskusi langsung lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan proses administrasi yang panjang.

“Lebih baik kita sering bertemu. Sekda, kepala biro, kepala bidang, sering-sering berdiskusi. Kadang keputusan itu justru lebih cepat lahir ketika kita duduk bersama, baru setelah itu administrasinya mengikuti. Kalau hanya mengandalkan surat-menyurat, responsnya sering kali terlalu lama,” katanya.

Ia pun mendorong terbentuknya budaya kolaborasi melalui forum-forum diskusi informal yang mampu memperkuat sinkronisasi program antarperangkat daerah.

“Kita perlu lebih sering berdiskusi agar sinkronisasi program dan kolaborasi antarinstansi berjalan lebih cepat. Tujuannya bukan sekadar berkumpul, tetapi mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Selain membahas penguatan kepemimpinan, Harisson juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar semakin cermat dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, tata kelola pengadaan harus dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel mengingat proses tersebut menjadi perhatian aparat pengawas maupun penegak hukum.

“Pengadaan barang dan jasa sekarang tidak bisa lagi dianggap biasa. Semua proses sudah menjadi perhatian aparat penegak hukum. KPK mengetahui secara rinci bagaimana proses pengadaan itu berlangsung. Mereka datang bukan hanya melakukan penindakan, tetapi juga pencegahan,” tegasnya.

Ia menambahkan, Gubernur Kalimantan Barat terus mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar menjaga integritas dan menghindari penyimpangan dalam setiap tahapan pengadaan.

“Pak Gubernur terus mengingatkan kepada kita semua agar jangan pernah main-main dalam pengadaan barang dan jasa. Semua harus dilaksanakan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan,” katanya.

Di akhir arahannya, Harisson berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan hingga selesai agar materi yang disampaikan para narasumber dapat menjadi bekal dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan di Kalimantan Barat.

“Saya berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan ini sampai selesai karena ilmu yang diperoleh akan sangat bermanfaat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di Kalbar,” pesannya.

Sementara itu, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB RI, Aba Subagja, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan kompetensi ASN melalui berbagai inovasi pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Menurutnya, pengembangan kompetensi ASN saat ini tidak lagi bergantung pada pelatihan konvensional, tetapi dapat dilakukan melalui forum diskusi, pembelajaran digital, hingga berbagai metode pembelajaran yang lebih fleksibel.

“Saya melihat Kalbar memiliki semangat yang luar biasa dalam membangun SDM aparatur. Pengembangan kompetensi sekarang tidak lagi terbatas pada pelatihan konvensional, tetapi juga melalui berbagai forum diskusi dan pembelajaran daring yang bisa diikuti banyak orang,” tuturnya.

Aba menilai inovasi yang dikembangkan BPSDM Provinsi Kalimantan Barat berpotensi menjadi rujukan nasional dalam pengembangan kompetensi aparatur.

“Kalau kegiatan-kegiatan seperti ini terus dikembangkan, bukan hanya bermanfaat bagi ASN Kalbar, tetapi juga akan dikenal secara nasional. Orang akan melihat bahwa BPSDM Kalbar memiliki keunggulan yang layak dijadikan rujukan oleh daerah lain,” ujarnya.

Ia juga menyambut baik rencana penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) di Kalimantan Barat. Menurutnya, pelaksanaan PKN akan memperkuat kapasitas ASN sekaligus meningkatkan posisi Kalbar sebagai salah satu pusat pengembangan kompetensi aparatur di tingkat nasional.

“Kalau nanti Pelatihan Kepemimpinan Nasional diselenggarakan di Kalbar, pesertanya bisa berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ini akan semakin mengangkat nama BPSDM dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di tingkat nasional,” jelasnya.

Lebih lanjut, Aba menegaskan bahwa pengembangan kompetensi ASN harus diarahkan untuk mendukung penerapan manajemen talenta sehingga birokrasi memiliki pemimpin yang profesional, kompeten, dan siap menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

“Pelatihan Kepemimpinan Nasional bukan sekadar memenuhi syarat jabatan, tetapi membentuk kompetensi manajerial ASN. Sertifikat kompetensi itu nantinya dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam promosi maupun seleksi jabatan sehingga pemerintah memiliki talenta-talenta terbaik untuk menggerakkan birokrasi,” pungkasnya.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS