Dari Ruang Rapat ke Ruang Hidup Anak: Agenda Nyata Penanganan ATS

oleh: Safari Hamzah

Sebagai insan yang bergelut di dunia pendidikan, saya masih penasaran, sudah kesekian kalinya rapat, rapat dan rapat tentang ATS. Tadi dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan, jawabannya sangat normatif: kite disuruh verval, sampai nanti pendampingan.

Saya renungkan, saya lapor pimpinan, sepertinya ATS kerjaan yang panjang, menyita waktu, perintahnya tentu mengawal wajar 13 tahun. Kabar baiknya hari ini Kamis persis tanggal 21 Mei 2026, yang berarti sama persis kejadian reformasi 21 Mei 1998, yang juga kebetulan Hari Lahir Putra pertama kami, izinkan saya menyumbangkan pikiran melalui tulisan ini;

Ada kalimat yang sering meluncur sangat ringan, padahal beratnya seperti karung semen basah:

“Anaknya malas.”

“Tidak ada niat.”

“Sekarang anak-anak maunya pegang HP.”

Aneh. Di negeri ini, kadang vonis keluar lebih cepat daripada data. Label lahir lebih cepat daripada empati.

Begitu mendengar ada anak putus sekolah, sebagian orang langsung membayangkan anak yang bangun siang, bermain gim sepanjang hari, berkeliaran tanpa arah, dan menolak masa depan. Padahal kenyataan di lapangan jauh lebih rumit.

Ada anak yang berhenti sekolah karena membantu orang tuanya berjualan.

Ada yang menjaga adiknya di rumah.

Ada yang malu karena tertinggal pelajaran.

Ada yang diam-diam menjadi korban perundungan.

Ada yang bekerja sejak pagi.

Ada yang sesungguhnya masih ingin belajar, tetapi tidak lagi menemukan alasan mengapa ia harus datang ke kelas. Dan di sinilah masalah kita selama ini.

Kita terlalu sibuk menarik anak kembali ke sekolah, tetapi terlalu sedikit bertanya:

“Sekolah seperti apa yang membuat anak ingin kembali?”
Karena bila solusi kita hanya:

“Ayo kembali ke kelas.”

Maka itu seperti mengembalikan ikan ke akuarium yang dulu membuatnya sesak.

Yang perlu dipulangkan bukan hanya tubuhnya.

Tetapi juga semangatnya.

Selama bertahun-tahun kita terlalu sibuk menghitung angka ATS.
Padahal ATS bukan angka.

ATS adalah Rio yang tangannya hitam oleh oli di bengkel.

ATS adalah Siti yang membantu ibunya menjahit hingga larut malam.

ATS adalah Rudi yang mengangkat karung di pasar.

ATS adalah anak-anak yang diam-diam sedang bernegosiasi dengan hidup jauh sebelum waktunya.

Persoalannya, birokrasi sangat menyukai angka.

Angka rapi.

Angka patuh.

Angka mudah dimasukkan ke tabel presentasi.

Sementara manusia jauh lebih rumit.

Sebab tidak ada anak yang bercita-cita:

“Kalau besar nanti saya ingin putus sekolah.”

Tidak ada.

Anak-anak lahir dengan rasa ingin tahu.

Mereka bertanya mengapa hujan turun.

Mengapa langit biru.

Mengapa ayam tidak terbang setinggi elang.

Tetapi di tengah perjalanan, sebagian kehilangan semangatnya.

Dan yang mengkhawatirkan bukan ketika anak meninggalkan sekolah.
Yang mengkhawatirkan adalah ketika anak mulai percaya bahwa dirinya tidak cukup pintar.

Karena anak yang kehilangan sekolah masih bisa kembali belajar.

Tetapi anak yang kehilangan kepercayaan diri sering membutuhkan waktu lebih lama untuk dipulihkan.

Lalu apa solusi konkretnya?

Bukan sekadar slogan.

Bukan sekadar rapat.

Bukan sekadar spanduk.

Pertama: berhenti berburu angka, mulai berburu alasan.

Jangan hanya mendata:

“ATS: 1 orang.”

Tetapi cari akar masalahnya:

* ATS karena ekonomi

* ATS karena perundungan

* ATS karena bekerja

* ATS karena trauma

* ATS karena ketidaksesuaian metode belajar

* ATS karena kondisi keluarga

Karena obat sakit kepala dan sakit perut tidak pernah sama.

Anak juga demikian.

Kedua: bentuk Tim Jemput Harapan.

Bukan sekadar tim pendataan.

Libatkan:

* guru

* pekerja sosial

* psikolog atau konselor

* tokoh masyarakat

* pemuda setempat

* OPD terkait

Mereka tidak datang membawa setumpuk formulir.

Mereka datang membawa percakapan.

Kadang satu pertanyaan sederhana:

“Apa yang membuatmu berhenti?”

lebih berharga daripada seratus lembar laporan.

Ketiga: ubah wajah pendidikan nonformal.

Mari jujur.

Bagi sebagian anak, istilah PKBM sering terdengar seperti tempat cadangan.
Padahal seharusnya tidak demikian.

Mengapa tidak membangun model yang lebih hidup?

* Rumah Karya Digital

* Bengkel Belajar Otomotif

* Akademi Kuliner Muda

* Studio Multimedia

* Sekolah Sambil Produksi

* Kelas Wirausaha Muda

Karena anak lebih mudah datang kepada mimpi daripada kepada administrasi.

Keempat: belajar sambil menghasilkan.

Banyak anak bekerja bukan karena membenci pendidikan.

Mereka bekerja karena hidup menunggu uang hari ini, bukan teori lima tahun lagi.
Buat pola:

3 hari praktik kerja

2 hari pembelajaran

Atau kelas malam dan akhir pekan.

Biarkan anak membantu keluarga sambil tetap belajar.
Karena bagi sebagian anak, pilihan antara sekolah atau makan bukan teori. Itu kenyataan.

Tetapi di sinilah muncul pertanyaan yang lebih sulit:

“Kalau kita membuat Rumah Karya, Bengkel Belajar, atau Sekolah Sambil Produksi,

apakah negara mengakuinya?”

Pertanyaan itu penting.

Karena di negeri ini, ide bagus kadang belum dianggap ada sebelum memiliki stempel, nomor surat, dan tanda tangan.

Kita tidak bisa hanya mengandalkan semangat.

Semangat menggerakkan orang.

Tetapi administrasi menggerakkan sistem.
Maka solusi ATS tidak boleh berhenti pada niat baik.

Harus masuk ke mesin birokrasi.

Pertama, masukkan ke Peraturan Wali Kota dan Rencana Aksi Daerah.

Jangan hanya menulis:

“Penanganan ATS dilakukan secara terpadu.”

Tetapi tulis secara rinci:

* model pendidikan fleksibel

* pembelajaran malam dan akhir pekan

* pendidikan berbasis keterampilan

* pendampingan psikososial

* mekanisme rujukan lintas OPD

Karena jika tertulis, program mempunyai umur panjang.

Kalau hanya lisan, program sering pensiun lebih cepat daripada pejabatnya.

Kedua, klasifikasikan ATS berdasarkan penyebabnya.

Misalnya:

* ATS-E (Ekonomi)

* ATS-B (Bullying)

* ATS-P (Pekerja Anak)

* ATS-T (Trauma)

* ATS-K (Kondisi khusus)

Karena negara tidak bisa mengobati semua masalah dengan satu resep.

Ketiga, bangun dashboard bersama lintas OPD.

Disdik melihat pendidikan.

Dukcapil melihat identitas.

Dinsos melihat kondisi sosial.

Bappeda melihat perencanaan.

Satpol PP membantu penjangkauan.

Jangan sampai satu anak didatangi lima instansi dengan lima formulir berbeda.

Negara harus hadir sebagai satu tim, bukan rombongan.

Keempat, akui kemampuan anak bukan hanya ijazah.

Berikan ruang administratif untuk:

* sertifikat keterampilan

* portofolio karya

* rekam jejak magang

* kompetensi kerja

Karena mungkin seorang anak belum punya ijazah, tetapi sudah mampu memperbaiki motor, menjahit, membuat desain, atau mengelola usaha kecil.

Kemampuan seperti itu jangan dibiarkan menjadi bakat liar tanpa pengakuan.

Sebab sesungguhnya masalah ATS bukan cerita tentang anak yang meninggalkan sekolah.

Kadang ini cerita tentang orang dewasa yang terlalu lama memakai peta lama untuk membaca dunia yang sudah berubah.

Dan mungkin pertanyaan terbesar hari ini bukan:

“Bagaimana mengembalikan anak ke sekolah?”

Melainkan:

“Bagaimana menghadirkan sekolah ke dalam kehidupan anak?”

Karena kebangkitan pendidikan tidak dimulai ketika gedung dibangun.

Ia dimulai ketika seorang anak berkata:

“Saya mau belajar lagi.”

*Penulis : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang