Ketum BPM Kalbar Gusti Edi Ingatkan Potensi Konflik Kepentingan pada Program MBG

Pontianak (Suara Kalbar)- Ketua Umum Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat, Gusti Edi, menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Menurutnya, seluruh elemen masyarakat perlu bersama-sama mengawasi jalannya program tersebut agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan tata kelola dan penggunaan anggaran.

“Kita bersama agar bisa menutup celah-celah yang berpotensi menjadi kelemahan sistem yang dimiliki BGN,” kata Gusti Edi dalam keterangannya yang diterima Suarakalbar.co.id, Jumat (8/5/2026).

Ia menilai mekanisme bantuan pemerintah dalam program tersebut berisiko memperpanjang rantai birokrasi, membuka peluang praktik rente, hingga mengurangi porsi anggaran bahan pangan akibat adanya potongan biaya operasional maupun sewa.

Selain itu, BPM Kalbar juga menyoroti potensi konflik kepentingan dalam penentuan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Menurut Gusti Edi, kewenangan yang dinilai masih terpusat serta belum jelasnya standar operasional prosedur (SOP) dapat memunculkan persoalan dalam proses penunjukan mitra.

“Transparansi dan akuntabilitas juga dinilai masih lemah, terutama dalam proses verifikasi dan validasi mitra, penentuan lokasi dapur, hingga pelaporan keuangan,” ujarnya.

Ia juga menyinggung adanya laporan terkait sejumlah dapur MBG yang diduga belum memenuhi standar teknis SPPG sehingga berpotensi berdampak pada keamanan pangan. Bahkan, kata dia, sebelumnya sempat muncul kasus dugaan keracunan makanan yang viral di Kalimantan Barat.

“Saya rasa hingga saat ini belum terdapat indikator keberhasilan program yang terukur, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Bahkan ada kemungkinan belum dilakukan pengukuran awal atau baseline terhadap status gizi serta capaian penerima manfaat,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Gusti Edi meminta aparat penegak hukum untuk turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG agar tidak terjadi penyimpangan anggaran maupun dugaan tindak pidana korupsi.

“Kami dari Barisan Pemuda Melayu Kalimantan Barat meminta adanya monitoring dari KPK maupun Kejaksaan RI. Jangan sampai ada pembiaran terhadap celah-celah yang berpotensi menimbulkan kasus korupsi,” katanya.

Ia menegaskan, BPM Kalbar tidak akan ragu melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.

“Apabila kami dari BPM Kalbar mendapatkan temuan dugaan korupsi, kami tidak segan-segan melaporkannya kepada Kejaksaan Republik Indonesia maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” pungkasnya.

Penulis: Diko Eno