Anggaran Karhutla ‘Tanpa Batas’, Pemerintah Pastikan Tak Terpengaruh Efisiensi

Pontianak (Suara Kalbar) – Pemerintah menegaskan anggaran penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) disiapkan tanpa batas dan tidak terpengaruh kebijakan efisiensi, sebagai bentuk keseriusan menghadapi ancaman kebakaran yang terus berulang.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto menyebut kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden untuk memastikan respons cepat dan maksimal di lapangan.

“Jadi, pemerintah pusat atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto mengatakan untuk penanggulangan bencana itu tidak ada batas anggarannya, tidak terkait efisiensi,” ujarnya dalam sesi door stop Apel Kesiapsiagaan Karhutla di Pontianak, pada Kamis (16/04/2026).

Penegasan serupa juga disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menekankan bahwa dukungan anggaran dari pemerintah pusat terbuka penuh untuk penanganan karhutla, termasuk bagi daerah yang menetapkan status siaga.

“APBN tidak ada batasnya, sekali lagi tidak ada batasnya untuk penanggulangan karhutla ini,” tegasnya Raja Juli.

Ia mendorong pemerintah daerah, khususnya provinsi rawan karhutla, segera menetapkan status siaga agar dukungan anggaran dan intervensi pusat bisa langsung dioperasionalkan.

Menurutnya, langkah preventif menjadi kunci dalam menekan kebakaran, termasuk menjaga tinggi muka air tanah di lahan gambut melalui berbagai intervensi teknis seperti rewetting dan pengendalian kanal.

Di sisi lain, BNPB memastikan dukungan anggaran tersebut diterjemahkan dalam operasi terpadu di lapangan, mulai dari pencegahan hingga pemadaman skala besar.

Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah operasi modifikasi cuaca untuk menekan potensi kebakaran sejak dini, seiring peringatan kondisi cuaca kering dari BMKG.

“Nah sekarang sudah dilakukan. Kalau kemarin hujan, kemudian mudah-mudahan nanti sore hujan, itu adalah sebagian karena operasi modifikasi cuaca,” kata Suharyanto.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skenario pemadaman melalui udara apabila kebakaran meluas dan sulit dijangkau tim darat.

“Untuk Kalimantan Barat, per hari ini akan disiapkan dua pesawat awal. Nanti apabila apinya membesar, tentu saja itu ditambah,” ujarnya.

Dengan skema anggaran tanpa batas ini, pemerintah memastikan tidak ada kendala dalam mobilisasi sumber daya, baik personel, peralatan, maupun teknologi.

Kebijakan tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa penanganan karhutla menjadi prioritas nasional, guna mencegah dampak luas terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga potensi gangguan lintas negara.

Penulis: Maria