Rakorsus Pencegahan Karhutla Pemprov Kalbar, Wabup Mempawah Laporkan Hal Ini

Pontianak (Suara Kalbar) – Wakil Bupati Mempawah Muhammad Pagi menghadiri Rapat Koordinasi Khusus Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Kalbar, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu 1 Maret 2023.

Di hadapan Gubernur Kalbar Sutarmidji, Muhammad Pagi melaporkan kesiapan dan antisipasi penanganan karhutla di Kabupaten Mempawah yang telah dilakukan Pemkab Mempawah bersama TNI-Polri, Manggala Agni, KPH, serta masyarakat.

Mulai dari penanganan karhutla di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, beberapa waktu lalu, hingga upaya pencegahan termasuk sosialisasi dan kampanye pengendalian kebakaran di tingkat desa dengan melibatkan banyak organisasi masyarakat bersinergi bersama pemerintah dan forkopimda, serta pihak-pihak lainnya.

Dalam kesempatan itu, Wabup Muhammad Pagi juga memaparkan data jumlah luas lahan terbakar selama Februari, khususnya di Desa Pasir yang terjadi di area seluas 452 hektare.

“Karhutla di Desa Pasir terjadi sejak tanggal 8 hingga 25 Februari. Cakupannya sangat luas, sehingga membutuhkan waktu beberapa hari berjibaku untuk mencoba memadamkannya,” ungkap Muhammad Pagi.

Muhammad Pagi juga mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi petugas gabungan selama memadamkan karhutla, diantaranya medan yang cukup sulit dijangkau.

“Alhamdulillah dengan campur tangan Allah SWT, akhirnya hujan yang mengguyur selama beberapa hari terakhir membuat kebakaran lahan di Desa Pasir berhasil dipadamkan,” ujarnya.

Selain Desa Pasir, imbuh Wabup, kebakaran lahan juga terjadi di Desa Sungai Bakau Besar Darat, Kecamatan Sungai Pinyuh dengan luas kurang lebih 2 hektare, dan Kelurahan Anjongan Melancar, Kecamatan Anjongan dengan sebaran yang tidak luas.

Menyikapi itu, Muhammad Pagi menegaskan Pemkab Mempawah akan berupaya memaksimalkan langkah-langkah pencegahan dengan sosialisasi mendalam hingga melibatkan banyak pihak.

Ia yakin dengan pemahaman masyarakat Kabupaten Mempawah yang telah meningkat dan koordinasi yang terjalin sangat baik dari berbagai pemangku kepentingan diharapkan karhutla dapat dicegah atau diminimalisir.

“Terima kasih kepada TNI-Polri, BPBD, kelompok masyarakat, relawan bencana, KPH Mempawah, Manggala Agni hingga badan pemadam api swasta yang telah memberikan waktu dan tenaga demi menjaga karhutla agar tidak meluas,” ucapnya.

Sebelumnya Gubernur Kalbar Sutarmidji menegaskan bahwa sanksi efektif adalah pencabutan izin.

Ia juga berharap salah satu upaya pencegahan karhutla dengan memaksimalkan fungsi Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian) dalam pembukaan lahan dapat disalurkan pihak terkait secara merata.

Ia juga memaparkan sebagian besar karhutla terjadi tak hanya di lahan perkebunan, namun turut melanda lahan pertanian.

Yang sangat tak terduga, imbuh Gubernur, malah penyebab terjadinya karhutla dikarenakan pembukaan lahan dengan tujuan pembangunan perumahan.

Maka dari itu, Sutarmidji sangat yakin bahwa sanksi administratif akan jauh lebih efektif dibanding sanksi lainnya.

“Pemilik lahan harus sadar akan tanggung jawab. Konsesi lahan harus terus dijaga, jika terbakar ya harus dicabut izinnya. Itu sudah pernah kita lakukan di tahun 2020 dan terbukti saat itu karhutla terus menurun,” tegas Gubernur.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Supadio juga menyampaikan prediksi iklim dan cuaca Tahun 2023, serta pemaparan dari lima kabupaten rawan karhutla.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS