Penyuluh Agama Islam Non PNS Kemenag Sanggau Ikuti Penguatan Moderasi Beragama

Sanggau (Suara Kalbar) – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalimantan Barat, Syahrul Yadi menjadi narasumber dalam kegiatan Penguatan Moderasi Beragama dan Wawasan Kebangsaan bagi penyuluh agama islam non PNS Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sanggau  di aula Kantor Kemenag Sanggau, Selasa (28/6/2022).

Syahrul mengatakan moderasi beragama menjadi salah satu pola yang terus dipopulerkan dalam membangun kedamaian beragama di Indonesia. Aspek-aspek kesamaan yang ada dalam ajaran agama menjadi salah satu kekuatan dalam membangun keharmonisan bagi pemeluk agama di Indonesia.

Ia menegaskan yang perlu diperhatikan bahwa soal agama itu sangat sensitif. Semua ajaran agama itu, di samping banyak kesamaan, juga banyak perbedaan. “Terhadap yang sama ini, bagaimana kita angkat, yakni nilai-nilai universal,” katanya.

“Diantara kita ini ada perbedaan yang tidak dapat dihilangkan. Nah, disinilah kita mesti bijak. Misalnya perbedaan pemahaman tentang Tuhan atau lainnya. Apalagi kalau hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Tetapi kalau soal moderasi, hal-hal yang berkaitan dengan bersama, itu harus kita angkat ke permukaan. Hal-hal yang bersifat universal ini harus kita bumikan di Bumi Daranante,” jelasnya.

Ia mengatakan ketika ditanya terkait dengan kondisi intern umat Islam, terutama dengan aliran-aliran yang dianggap radikal dan lainnya, Kakanwil Kemenag Kalbar Sahrul mengatakan, yang pertama, para penyuluh mesti mencari titik persamaannya agar terhindar melebarnya perbedaannya.

“Silahkan cari titik kesamaannya. Pasti ada kesamaan. Itu yang mesti dilakukan penyuluh yang ada di Sanggau ataupun daerah lain. Jadi, jangan melebar perbedaannya. Nah, kalau di kami (Kemenag,red) itu ada tugas dan fungsi pembinaan juga terhadap aliran-aliran atau kelompok yang terindikasi radikal,”jelasnya.

Syahrul pada kesempatan tersebut  tidak menampik bahwa ada aliran radikal di Kalbar. Namun, dirinya enggan menyebutkan identitas maupun jumlahnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Sejauh ini, pihak kementerian juga tetap melakukan kerjasama dengan instansi terkait berkenaan dengan aliran-aliran radikal yang ada di tengah-tengah masyarakat,”jelasnya.