Pendiri UNU Kalbar Tegaskan Miliki Akta Notaris, Jasmin: Jangan Abaikan Sejarah dan Legalitas Kelembagaan

Kubu Raya (Suara Kalbar)  – Dewan Pendiri Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat (UNU Kalbar) menegaskan bahwa keberadaan Pendiri memiliki dasar kelembagaan berupa Akta Notaris dengan nama Lembaga Pengelola Pendidikan UNU Kalbar. Karena itu, seluruh pihak diminta tidak mengabaikan sejarah maupun legalitas kelembagaan yang menjadi bagian dari proses berdirinya universitas tersebut.

Penegasan itu disampaikan Jasmin Haris atas nama Dewan Pendiri UNU Kalbar, menyikapi munculnya anggapan bahwa Pendiri UNU Kalbar bukan merupakan lembaga formal.

Menurut Jasmin, pandangan mengenai kedudukan Pendiri harus didasarkan pada pemahaman sejarah dan dokumen hukum secara menyeluruh, bukan hanya melihat struktur organisasi yang berlaku saat ini.

Ia menjelaskan, Pendiri UNU Kalbar bukan sekadar sekumpulan individu yang memiliki jasa historis. Keberadaannya memiliki landasan dokumentasi hukum melalui Akta Notaris Lembaga Pengelola Pendidikan UNU Kalbar.

Dengan demikian, aspek kelembagaan Pendiri perlu diperhitungkan dalam memahami sejarah, struktur, dan tata kelola UNU Kalbar. Meski demikian, status serta kewenangan hukumnya harus ditelaah berdasarkan isi akta, perubahan akta apabila ada, serta dokumen kelembagaan lainnya.

Jasmin juga mengingatkan bahwa keberadaan Pendiri telah ada sebelum UNU Kalbar berdiri dan sebelum Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) terbentuk.

“Secara historis, Pendiri merupakan bagian dari proses awal yang melahirkan universitas ini. Karena itu, tidak tepat apabila keberadaan Pendiri seolah-olah dianggap tidak memiliki kedudukan hanya karena saat ini telah terbentuk struktur BPP dan kepemimpinan universitas,” tegas Jasmin dalam keterangan tertulis yang diterima Suarakalbar.co.id, Rabu (11/11/2026).

Ia menambahkan, BPP merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan universitas yang harus menjalankan kewenangannya berdasarkan dasar hukum, akta, Statuta, dan peraturan organisasi yang berlaku.

Menurutnya, setiap jabatan dalam kelembagaan tidak boleh dipahami sebagai kekuasaan tanpa batas waktu maupun tanpa mekanisme evaluasi. Seluruh jabatan harus tunduk pada aturan, pertanggungjawaban, serta mekanisme organisasi yang sah.

Jasmin menegaskan, persoalan tersebut bukan berkaitan dengan perebutan jabatan ataupun keinginan Pendiri mengambil alih kepemimpinan UNU Kalbar.

“Yang sedang diperjuangkan adalah penghormatan terhadap sejarah, kepastian kedudukan kelembagaan, transparansi tata kelola, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga universitas,” ujarnya.

Ia menyebutkan, Pendiri memiliki hak untuk menyampaikan kritik, meminta penjelasan, dan mengingatkan apabila terdapat persoalan dalam penyelenggaraan institusi, tentunya sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk menghindari perbedaan penafsiran, Jasmin mengajak seluruh pihak membuka dan memeriksa kembali dokumen-dokumen penting UNU Kalbar. Dokumen tersebut meliputi Akta Notaris Lembaga Pengelola Pendidikan UNU Kalbar, dokumen pembentukan dan pendirian universitas, Statuta UNU Kalbar, dokumen pembentukan BPP, hingga berita acara dan keputusan organisasi.

Menurutnya, penetapan kedudukan suatu lembaga tidak seharusnya dilakukan melalui penafsiran sepihak tanpa terlebih dahulu memeriksa keseluruhan dokumen yang menjadi dasar berdirinya universitas.

“UNU Kalbar tidak lahir dengan sendirinya. Ada sejarah perjuangan, ada orang-orang yang menginisiasi, ada proses kelembagaan, dan ada amanah yang harus dijaga,” ungkapnya.

Ia berharap seluruh unsur kelembagaan UNU Kalbar dapat saling menghormati dan menjalankan peran masing-masing sesuai aturan yang berlaku.

“Menghormati Pendiri bukan berarti mengurangi kewenangan BPP, tetapi memastikan bahwa seluruh unsur kelembagaan berjalan sesuai aturan, sejarah, dan tanggung jawabnya,” tutup Jasmin.

Penulis: Tim Liputan