Gibran Mundur, Airlangga Yakinkan 70 Dubes, Fundamental Ekonomi Indonesia Tetap Kuat

Jakarta  (Suara Kalbar)– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat di tengah dinamika politik dalam negeri yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

Pernyataan itu disampaikan Airlangga saat menghadiri acara Diplomatic Breakfast bersama lebih dari 70 duta besar negara sahabat di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Dalam forum tersebut, Airlangga memaparkan sejumlah indikator ekonomi nasional untuk meyakinkan para perwakilan negara sahabat bahwa perekonomian Indonesia tetap berada dalam kondisi solid, meskipun terjadi perkembangan politik, termasuk kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming berhenti dari jabatannya.

“Arahan Bapak Presiden, kita harus terus meyakinkan publik kondisi fundamental kita kuat, apalagi dengan berbagai aktivitas politik beberapa minggu terakhir,” ujar Airlangga kepada wartawan seusai acara.

Airlangga menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2026 mencapai 5,47 persen. Sementara itu, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen hingga akhir tahun ini.

Indikator lainnya adalah tingkat inflasi yang tercatat sebesar 3,23 persen. Pemerintah juga mencatat realisasi investasi hingga kuartal III 2026 mencapai Rp 1.539 triliun atau sekitar 75 persen dari target tahunan.

Menurut Airlangga, ketahanan ekonomi nasional turut ditopang oleh cadangan devisa yang dinilai aman dan neraca perdagangan yang masih membukukan surplus.

Kinerja sektor manufaktur juga menunjukkan perkembangan positif. Hal itu tercermin dari indeks manajer pembelian atau Purchasing Managers’ Index (PMI) yang berada di level 54.

Pemerintah Paparkan Kebijakan Ekonomi

Selain menyampaikan kondisi perekonomian, pemerintah turut menjelaskan sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan dan investasi kepada para diplomat.

Salah satu materi yang dibahas adalah perpanjangan tenggat sertifikasi halal. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 mengenai Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Pemerintah juga memaparkan rencana perluasan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) ke sejumlah negara dan kawasan mitra, yakni Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa.

Dalam kesempatan itu, Airlangga turut menyampaikan rencana operasional PT DSI. Perusahaan tersebut ditargetkan mulai menjalankan fungsi secara penuh sebagai perantara tunggal pada 1 Januari 2027.

Airlangga Sebut Dubes Tak Singgung Pengunduran Diri Gibran

Di luar pembahasan ekonomi, dinamika politik nasional turut menjadi perhatian setelah muncul kabar Gibran Rakabuming berhenti dari jabatan wakil presiden.

Namun, Airlangga mengatakan para duta besar yang hadir tidak mengajukan pertanyaan mengenai persoalan tersebut.

“Tidak ada yang bertanya karena itu sudah terjadi,” kata Airlangga singkat.

Airlangga menegaskan pertemuan yang dihadiri lebih dari 70 duta besar negara sahabat itu berfokus pada penjelasan mengenai kondisi fundamental ekonomi Indonesia serta berbagai kebijakan pemerintah di bidang perdagangan dan investasi.

Sumber: Beritasatu.com