Warganet Desak Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Dibuka dan Diverifikasi

Jakarta (Suara Kalbar) – Desakan agar seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membuka dokumen ijazah dan menjalani verifikasi pendidikan mulai ramai disuarakan warganet. Seruan tersebut muncul di tengah perhatian publik terhadap polemik keabsahan ijazah mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Isu transparansi riwayat pendidikan pejabat publik kini turut menjadi perhatian. Sejumlah masyarakat menilai dokumen akademik para wakil rakyat perlu dibuka agar publik dapat memastikan keabsahan kualifikasi pendidikan mereka.

Berdasarkan pantauan Beritasatu.com yang di kutip Suarakalbar.co.id, Sabtu (14/11/2026) di platform petisi daring Change.org, Sabtu (14/11/2026), setidaknya terdapat delapan petisi berbeda yang mengangkat tuntutan pemeriksaan ijazah pejabat negara dan anggota legislatif.

Salah satu petisi yang mendapat perhatian adalah berjudul “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!”. Petisi yang digagas seorang warganet bernama Farida Octavia tersebut telah mengumpulkan 12.732 tanda tangan saat dilakukan pemantauan.

Petisi itu ditujukan kepada pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Dalam keterangannya, penggagas petisi menilai rekam jejak pendidikan dan integritas anggota DPR merupakan hal penting yang perlu diketahui masyarakat. Terlebih, para legislator memiliki mandat konstitusional dalam menyusun kebijakan, membentuk undang-undang, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan negara.

“Sebagai wakil rakyat yang memegang mandat konstitusi dan mengelola anggaran negara, integritas, kredibilitas, serta rekam jejak akademis para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merupakan hal yang mutlak dan tidak boleh ditutupi dari publik,” tulis penggagas petisi.

Menurutnya, keterbukaan informasi pendidikan diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Publik dinilai berhak mengetahui apakah kualifikasi pendidikan para wakil rakyat diperoleh melalui proses akademik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka. Ketika integritas akademis seorang pejabat publik dipertanyakan, maka legitimasi kebijakan yang mereka hasilkan pun ikut dipertaruhkan,” demikian tertulis dalam petisi tersebut.

Melalui petisi itu, penggagas meminta pimpinan DPR RI mendorong seluruh anggota dewan untuk membuka riwayat pendidikan beserta salinan ijazah mereka secara sukarela. Dokumen yang dimaksud mencakup jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi.

Selain itu, KPU RI dan kementerian terkait juga didesak memfasilitasi pemeriksaan atau verifikasi independen terhadap keabsahan ijazah seluruh anggota DPR yang masih aktif. Proses tersebut diharapkan berlangsung secara transparan dan hasilnya dapat diketahui masyarakat.

“Seluruh anggota DPR untuk secara sukarela membuka dokumen ijazah mereka demi membuktikan integritas dan memulihkan kepercayaan rakyat,” tulis penggagas petisi.

Keterbukaan dokumen pendidikan tersebut dinilai sebagai salah satu upaya memperkuat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Menurut penggagas petisi, pejabat publik yang memiliki rekam jejak pendidikan sah dan dapat dipertanggungjawabkan seharusnya tidak memiliki alasan untuk menghindari transparansi.

Seruan Dukungan Meluas di Media Sosial

Desakan pemeriksaan ijazah anggota DPR RI tidak hanya bergulir melalui Change.org. Isu tersebut juga ramai diperbincangkan di media sosial, dengan sejumlah pengguna membagikan tautan petisi dan mengajak masyarakat ikut memberikan dukungan.

Salah satu warganet mengajak masyarakat berpartisipasi dengan mengingatkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

“Petisi cek ijazah anggota DPR, siapa saja yang setuju? Ingat kedaulatan rakyat,” tulis seorang pengguna media sosial.

Warganet lainnya meminta tautan petisi agar bisa ikut berpartisipasi dalam gerakan tersebut.

“Info link dong petisi agar anggota @dpr_ri mau menunjukkan ijazahnya,” tulis pengguna lainnya.

Ada pula pengguna media sosial yang menyatakan kesiapannya untuk ikut menyebarluaskan petisi agar semakin banyak masyarakat mengetahui dan memberikan dukungan.

“Mana sudah ada belum petisi cek ijazah DPR?! Sini biar ku isi dan share sebanyak-banyaknya,” tulis warganet lainnya.

Ramainya percakapan tersebut menunjukkan adanya perhatian masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pejabat publik. Desakan itu sekaligus memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi mengenai rekam jejak penyelenggara negara masih menjadi isu yang mendapat perhatian di ruang publik.

Catatan: Jumlah tanda tangan petisi merupakan data berdasarkan pemantauan pada Sabtu (14/11/2026) dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Sumber: Beritasatu.com