Karhutla Kalbar Ditangani Terpadu, OMC Hingga Water Bombing Dimaksimalkan

Kubu Raya (Suara Kalbar)  – Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat dengan mengoptimalkan berbagai langkah secara terpadu. Strategi tersebut mencakup Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), water bombing, operasi darat, penanganan khusus kawasan gambut, penegakan hukum hingga penguatan edukasi kepada masyarakat.

Penguatan penanganan Karhutla tersebut menjadi salah satu hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Karhutla yang digelar di Lanud Supadio, Pontianak, Jumat (4/9/2026). Rakor dihadiri Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan serta sejumlah unsur terkait.

Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni mengatakan, OMC menjadi salah satu strategi utama yang akan dimaksimalkan dalam beberapa hari ke depan. Langkah tersebut dilakukan dengan memanfaatkan potensi pertumbuhan awan hujan yang terpantau di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.

Berdasarkan data BMKG, potensi awan hujan diperkirakan muncul pada 4 hingga 8 September 2026. Kondisi tersebut akan dimanfaatkan untuk membantu pembasahan wilayah yang rawan terbakar, khususnya kawasan lahan gambut.

“Dalam hal ini, pihak Kementerian Kehutanan bersama BNPB dan instansi terkait menginstruksikan agar potensi awan hujan ini dimanfaatkan secara maksimal untuk pembasahan tinggi muka air tanah di lahan gambut, sehingga potensi kebakaran dapat ditekan sejak dini,” ujar Raja Juli.

Selain OMC, pemerintah juga memperkuat operasi pemadaman melalui udara atau water bombing, terutama untuk menjangkau lokasi yang sulit ditangani melalui operasi darat.

Dukungan armada udara akan ditambah. Salah satunya melalui bantuan tiga pesawat Chinook dari Pasukan Bela Diri Jepang yang dijadwalkan tiba pada Rabu mendatang.

Armada tersebut nantinya dapat diarahkan ke sejumlah lokasi prioritas yang membutuhkan penanganan cepat, termasuk kawasan Danau Sentarum yang berada di wilayah perbatasan Indonesia dengan Serawak, Malaysia.

Penguatan operasi udara diharapkan mampu mempercepat pemadaman sekaligus mencegah api meluas ke kawasan hutan dan lahan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Di sisi darat, penanganan Karhutla dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, BPBD hingga relawan.

Pemerintah juga akan melakukan pemetaan secara lebih detail hingga tingkat kabupaten dan kecamatan. Pemetaan tersebut diperlukan untuk menghitung kebutuhan personel dan peralatan berdasarkan kondisi masing-masing wilayah.

“Ke depan akan dilakukan mapping secara lebih detail per kabupaten/kecamatan untuk menghitung kebutuhan personel secara presisi, mulai dari kebutuhan personel TNI, Polri, BPBD, hingga Manggala Agni sehingga distribusi kekuatan di lapangan menjadi lebih tepat sasaran,” jelas Raja Juli.

Dengan pemetaan tersebut, pengerahan personel diharapkan tidak hanya berdasarkan perkiraan, tetapi menyesuaikan tingkat ancaman dan kebutuhan nyata di lapangan.

Kawasan gambut mendapat perhatian khusus karena api dapat menjalar dan bertahan di bawah permukaan meskipun kondisi permukaan terlihat telah padam.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan pendekatan melalui teknik peat injection atau penyuntikan gambut. Metode ini diarahkan untuk membantu membasahi lapisan gambut secara lebih menyeluruh sehingga bara api di bawah permukaan dapat dikendalikan.

Upaya pembasahan gambut juga diperkuat melalui OMC dengan memanfaatkan potensi hujan yang diperkirakan terjadi dalam beberapa hari ke depan.

Penanganan Karhutla tidak hanya dilakukan melalui operasi pemadaman. Aspek penegakan hukum juga menjadi bagian penting untuk mencegah pembakaran kembali.

Pemerintah menegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran, baik perorangan maupun korporasi.

Sebagai bagian dari upaya memberikan efek jera, lahan yang terbakar akan diberi garis pengaman atau police line/forest line dan tidak diperbolehkan untuk ditanami selama jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah lahan yang telah terbakar kembali dimanfaatkan dengan cara yang berpotensi memicu kebakaran berulang.

Raja Juli menekankan bahwa penanganan Karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemadaman setelah api muncul. Pencegahan melalui perubahan perilaku masyarakat juga menjadi faktor penting.

Ia mengingatkan masyarakat untuk menghentikan praktik pembakaran lahan secara sembarangan, termasuk pembukaan lahan dengan cara membakar serta kebiasaan membuang puntung rokok di kawasan yang kering dan rawan terbakar.

“Saya harap tradisi membakar lahan secara sembarangan, membuka lahan dengan cara mudah dan murah, serta kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan di dekat lahan kering harus dihentikan demi keselamatan bersama,” pungkasnya.

Didukung Anggaran Rp5,5 Miliar

Selain pengerahan personel dan peralatan, pemerintah juga menyiapkan dukungan pendanaan untuk memperkuat penanganan Karhutla di Kalimantan Barat.

Dalam rakor tersebut disampaikan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kehutanan sebesar Rp5,5 miliar yang diperuntukkan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sementara dukungan anggaran operasional lainnya akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama BNPB dan DPR RI, terutama untuk memperkuat sarana dan prasarana penanganan Karhutla.

Dengan menggabungkan operasi udara, operasi darat, pembasahan kawasan gambut, penegakan hukum dan edukasi masyarakat, pemerintah berharap penanganan Karhutla di Kalimantan Barat dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Langkah terpadu tersebut sekaligus diarahkan untuk menekan risiko kebakaran berulang dan mencegah meluasnya dampak Karhutla terhadap masyarakat, lingkungan serta aktivitas sosial dan ekonomi di Kalimantan Barat.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS