Gubernur Kalbar Perkuat Sinergi Fiskal dengan Kemenkeu untuk Percepat Pembangunan

Pontianak (Suara Kalbar) – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, menegaskan pentingnya penguatan sinergi fiskal antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ria Norsan saat menerima audiensi pimpinan perwakilan Kementerian Keuangan di Kalimantan Barat di Ruang Kerja Gubernur Kalbar, Senin (31/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Audiensi menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan Kemenkeu, terutama dalam optimalisasi penerimaan negara, penyaluran transfer ke daerah, serta penguatan tata kelola belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ria Norsan mengatakan, sinergi pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar pengelolaan fiskal tidak hanya berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami mengapresiasi kehadiran seluruh pimpinan Kemenkeu Kalbar. Sinergi ini sangat penting agar program pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan selaras,” ujar Ria Norsan.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke depan akan terus mendorong penguatan penerimaan, baik dari sektor perpajakan maupun kepabeanan. Di sisi lain, percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) juga menjadi perhatian untuk memastikan program pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal.

“Kita ingin terus memperkuat penerimaan pajak dan kepabeanan, mempercepat penyaluran DAK dan DAU, serta memperkuat pendampingan dalam pengelolaan keuangan daerah agar semakin akuntabel dan tepat sasaran,” katanya.

Ria Norsan menegaskan, pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Ia menilai, APBN dan APBD merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan daerah. Karena itu, setiap anggaran yang dialokasikan harus mampu memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

“Tujuan kita sama, bagaimana APBN dan APBD benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalbar, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga upaya pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

Dalam audiensi tersebut, turut dibahas perkembangan realisasi APBN di Kalimantan Barat hingga Agustus 2026. Pembahasan juga mencakup strategi bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi belanja pemerintah serta peningkatan investasi.

Gubernur berharap koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian Keuangan dapat dilakukan secara rutin. Menurutnya, koordinasi yang intensif akan memudahkan pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai kendala sekaligus mencari solusi terhadap persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program pembangunan.

“Dengan koordinasi yang semakin kuat, berbagai kendala dalam pelaksanaan program dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Ia berharap sinergi fiskal yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah mampu menciptakan pengelolaan anggaran yang lebih efektif, sekaligus mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis di Kalimantan Barat.

“Dengan demikian, pembangunan di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” pungkasnya.

 Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS