DPRD Kubu Raya Sepakati Perubahan APBD 2026, Fokus Penanganan Karhutla dan Infrastruktur

Kubu Raya (Suara Kalbar) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kubu Raya menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kubu Raya yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Kubu Raya, Kamis (10/9/2026).

Dalam rapat tersebut, seluruh delapan fraksi DPRD Kabupaten Kubu Raya menyatakan dukungan terhadap RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto, mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sehingga pembahasan RAPBD Perubahan 2026 dapat disepakati.

Menurutnya, setelah mendapat persetujuan DPRD, Raperda tentang Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menjalani proses evaluasi.

“Setelah dievaluasi, kami berharap seluruh program yang sudah direncanakan dapat segera dilaksanakan,” kata Sukiryanto.

Ia menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program setelah proses evaluasi selesai. Hal tersebut diperlukan agar realisasi fisik maupun keuangan dapat diselesaikan sesuai target hingga akhir Desember 2026.

Sukiryanto juga memastikan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tetap berkomitmen menjaga akuntabilitas dan kelengkapan administrasi dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran.

“Alokasi anggaran perubahan sangat dibutuhkan untuk percepatan penanganan karhutla, pembangunan infrastruktur, serta menjaga ritme fiskal dan perekonomian di Kubu Raya agar tetap berjalan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, Zainal Abidin, mengungkapkan bahwa Kabupaten Kubu Raya memperoleh tambahan alokasi dana sebesar Rp20 miliar dari pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut Zainal, anggaran tersebut akan digunakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah pusat.

Penggunaannya antara lain untuk pengadaan dan perbaikan sarana serta prasarana pemadam kebakaran, termasuk pemberian insentif bagi petugas pemadam kebakaran yang bertugas di lapangan.

Dengan disepakatinya RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 tersebut, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersama DPRD berharap berbagai program prioritas daerah dapat segera direalisasikan.

Program tersebut terutama mencakup percepatan penanganan karhutla, pembangunan infrastruktur, serta penguatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Kubu Raya.

 Penulis: Diskominfo KKR

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS