Dorong UMKM Naik Kelas, 132 Ribu Warga di Kalbar Masih Menganggur

Pontianak (Suara Kalbar) –  Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas melalui peningkatan kualitas produk, perluasan pasar, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan skala usaha.

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Bursa Wirausaha Unggulan 2026 yang dirangkai dengan Yudisium Periode I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tanjungpura (Untan) di Auditorium Untan, Pontianak, Senin (26/10/2026).

Norsan mengatakan, penguatan kewirausahaan menjadi salah satu langkah strategis untuk membuka peluang ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam sambutannya, perekonomian Kalimantan Barat tumbuh 5,61 persen pada triwulan II 2026. Sementara itu, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 5,78 persen pada Maret 2026.

Meski demikian, tantangan ketenagakerjaan dan pengembangan usaha masih perlu mendapat perhatian. Sekitar 132 ribu warga Kalimantan Barat tercatat masih menganggur, sedangkan lebih dari 99 persen dari total 338 ribu UMKM yang terdata masih berada pada skala usaha mikro.

“Pelaku usaha mikro tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan meningkatkan skala usahanya,” kata Norsan.

Menurutnya, potensi sumber daya lokal Kalimantan Barat perlu dikembangkan agar memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar. Komoditas seperti kopi liberika, kakao, tengkawang, madu, karet, dan perikanan memiliki peluang untuk dikembangkan melalui pengolahan, peningkatan mutu, inovasi produk, serta perluasan jaringan pemasaran.

Selain mendorong pengembangan UMKM, Norsan menekankan pentingnya penguatan koperasi sebagai bagian dari ekosistem ekonomi daerah. Ia mengingatkan agar koperasi yang telah berbadan hukum tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga dikelola secara aktif dan produktif.

Dalam sambutannya, ia menyebut sebanyak 2.143 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kalimantan Barat telah berbadan hukum.

Norsan juga mengajak generasi muda untuk memanfaatkan teknologi digital dan ekonomi kreatif dalam membangun usaha. Menurutnya, inovasi dan kemampuan membaca peluang pasar menjadi faktor penting agar produk lokal mampu bersaing dan menjangkau konsumen yang lebih luas.

Ia menegaskan, pengembangan UMKM membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Dukungan tersebut perlu mencakup peningkatan kapasitas pelaku usaha, akses pembiayaan, pendampingan, hingga pemasaran produk.

Melalui Bursa Wirausaha Unggulan 2026, Norsan berharap para pelaku usaha dapat saling bertukar pengalaman, membangun kemitraan, dan memperluas jaringan pemasaran.

Ia juga mendorong UMKM untuk menjaga konsistensi mutu produk, melengkapi legalitas dan sertifikasi yang diperlukan, serta mengoptimalkan pemanfaatan platform digital agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Menteri UMKM Dorong Penguatan Ekosistem Usaha

Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan pemerintah pusat terus mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan di daerah.

Maman menjelaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga berpotensi menggerakkan ekonomi riil sekaligus membuka peluang pasar bagi pelaku UMKM. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperluas keterlibatan usaha lokal dalam rantai pasok kebutuhan program.

Menurutnya, pengembangan ekosistem usaha menjadi penting agar UMKM dapat mengambil bagian dalam berbagai aktivitas ekonomi dan memperoleh akses pasar yang lebih luas.

Pada akhir kegiatan, dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Kementerian UMKM dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.

Komitmen tersebut berkaitan dengan dukungan terhadap implementasi program SAPA UMKM dalam rangka memperkuat ekosistem layanan terpadu bagi pelaku UMKM, termasuk mendukung kemudahan akses terhadap berbagai program pemberdayaan usaha.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarpemerintah, memperluas jangkauan layanan bagi pelaku usaha, serta mendorong UMKM Kalimantan Barat tumbuh lebih produktif dan berdaya saing.

Dengan dukungan kebijakan, pendampingan, pembiayaan, dan akses pasar yang semakin baik, UMKM diharapkan tidak hanya menjadi penopang ekonomi daerah, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS