Atasi Dampak Karhutla, Gubernur Kalbar Usulkan Bantuan BSPS bagi Rumah Warga Terbakar

Pontianak (Suara Kalbar)  – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan mengusulkan agar rumah warga yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat dibangun kembali melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Usulan tersebut disampaikan Ria Norsan saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Akselerasi Percepatan Pembangunan Perumahan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait secara daring dari Disaster Action Room (DAR) Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (18/9/2026).

Rakor tersebut membahas evaluasi perkembangan pembangunan perumahan sekaligus berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah tantangan geografis dan kondisi bencana yang berdampak terhadap distribusi logistik serta material pembangunan rumah.

Dalam pemaparannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut program pembangunan rumah di Kalimantan Barat mengalami peningkatan signifikan pada 2026.

“Jadi Bapak Gubernur, berdasarkan data yang dihimpun, program rumah di Kalimantan Barat mengalami lonjakan drastis dari 3.096 unit pada tahun lalu menjadi 17.950 unit pada tahun 2026, atau mencatatkan kenaikan sebesar 480 persen. Angka ini menjadikan Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah dengan persentase kenaikan tertinggi di Indonesia,” kata Maruarar.

Ia menambahkan, berdasarkan laporan satuan kerja, sebanyak 8.825 unit rumah telah menyelesaikan proses pencairan dana. Sementara secara nasional, progres fisik pembangunan yang telah mencapai 100 persen tercatat sebanyak 1.408 unit atau sekitar 7,84 persen.

Namun, percepatan pembangunan masih menghadapi sejumlah kendala operasional. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi bencana karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.

“Kita sangat memahami kondisi yang ada di Kalbar saat ini. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah situasi darurat akibat bencana kebakaran hutan dan lahan yang berdampak langsung pada terganggunya jalur distribusi material bangunan,” ujar Maruarar.

Menurutnya, distribusi material yang sebelumnya dapat dilakukan melalui jalur sungai kini mengalami hambatan. Akibatnya, pengiriman harus dialihkan menggunakan jalur darat yang membutuhkan tambahan waktu dan biaya.

Meski menghadapi kendala geografis, cuaca, dan situasi bencana, Maruarar mengapresiasi jajaran balai, satuan kerja, dan pemerintah daerah yang tetap berupaya mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat.

“Saya berikan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran, baik di tingkat balai maupun pemerintah daerah, yang terus berupaya bahu-membahu melayani masyarakat di tengah keterbatasan,” katanya.

Melalui rakor tersebut, Kementerian PKP mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar percepatan program perumahan nasional tetap berjalan sesuai sasaran, memenuhi standar mutu, dan dapat segera dimanfaatkan masyarakat yang mem

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS