Politik di Era Algoritma: Apa yang Dipercaya Warga Kalbar?

Ada hal yang menarik setiap kali kita membuka media sosial. Kita merasa sedang melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Padahal, yang muncul di layar telepon seluler sebenarnya hanyalah sebagian dari dunia yang telah dipilihkan oleh sistem. Apa yang kita tonton, sukai, komentari, bagikan, bahkan akun yang kita ikuti, semuanya menjadi bahan bagi algoritma untuk menentukan konten berikutnya yang akan muncul.

Oleh: Muhammad Habibi

Dalam urusan hiburan, mungkin hal itu tidak terlalu bermasalah. Kita menyukai video memasak, algoritma memberikan lebih banyak video memasak. Kita sering melihat sepak bola, muncul lebih banyak berita sepak bola. Persoalannya menjadi berbeda ketika yang kita konsumsi adalah informasi politik.

Di Kalimantan Barat, politik semakin sering kita temui bukan melalui baliho, pertemuan kampanye, atau pemberitaan televisi, tetapi melalui layar ponsel. Di WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, dan platform lainnya, masyarakat dapat menemukan potongan pidato tokoh, komentar pendukung, meme, hasil survei, sampai video yang mengklaim memperlihatkan suatu peristiwa politik. Pertanyaannya sederhana: berapa banyak dari informasi itu yang kita periksa sebelum kita percaya?

Pelajaran dari Pilkada 2024

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting jika kita melihat penelitian Christiany Juditha (2026) dalam Jurnal Pekommas. Penelitian itu mengamati penyebaran hoaks terkait Pilkada 2024 melalui pendekatan netnografi.

Ada beberapa temuan yang patut diperhatikan. Pertama, hoaks yang diamati banyak berkaitan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Bentuknya bukan hanya informasi yang keliru, tetapi juga fitnah dan manipulasi fakta. Yang membuatnya berbahaya, narasi tersebut sering disertai gambar atau video yang telah diedit atau ditempatkan di luar konteks. Temuan ini mengingatkan kita pada satu hal yang sering terlupakan: gambar yang benar belum tentu menghasilkan informasi yang benar.

Sebuah foto mungkin benar-benar memperlihatkan seorang tokoh. Sebuah video mungkin memang pernah direkam. Tetapi ketika foto atau video itu diberi keterangan yang salah, dipindahkan konteks waktunya, atau dipotong dari peristiwa yang lebih panjang, maknanya dapat berubah. Dalam komunikasi, konteks adalah bagian dari pesan.

Kedua, penelitian tersebut menunjukkan bahwa TikTok dan Instagram menjadi platform penting dalam penyebaran hoaks yang diamati. Lingkungan filter bubble dan echo chamber ikut membantu informasi beredar di antara pengguna yang memiliki kecenderungan pandangan yang sama. Menurut saya, bagian ini justru lebih menarik daripada persoalan hoaksnya sendiri.

Kita sering berpikir bahwa masalahnya adalah orang membuat berita palsu. Padahal ada persoalan lain: mengapa berita tersebut bisa terus beredar dan dipercaya oleh orang-orang tertentu? Jawabannya tidak hanya terletak pada pembuat konten.

Kita sebagai pengguna ikut berperan. Ketika kita hanya mengikuti akun yang pandangannya sama, hanya menyukai konten yang kita setujui, dan hanya membagikan informasi yang menguntungkan kelompok kita, secara tidak sadar kita sedang membantu membangun lingkungan informasi sendiri.

Ketiga, kondisi tersebut dapat memperkuat polarisasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap informasi maupun institusi. Pada titik ini, persoalan hoaks tidak lagi sekadar persoalan benar atau salah, tapi mulai menyentuh kualitas kehidupan demokrasi.

Ketika media sosial membuat kita merasa paling tahu

Saya kira banyak dari kita pernah mengalami situasi seperti ini. Kita membuka Facebook atau TikTok, kemudian melihat sejumlah konten politik yang semuanya memiliki arah yang kurang lebih sama.

Beberapa jam kemudian kita merasa, “Ternyata masyarakat memang berpikir seperti ini.” Belum tentu. Mungkin kita hanya sedang melihat hasil kerja algoritma dan pilihan kita sendiri. Orang lain yang memiliki jaringan pertemanan digital berbeda mungkin melihat informasi yang sama sekali berbeda. Ia bisa saja mendapatkan konten yang menggambarkan tokoh yang kita anggap buruk sebagai tokoh yang justru sangat baik. Keduanya sama-sama merasa mempunyai bukti.

Di sinilah filter bubble menjadi persoalan dalam komunikasi politik. Kita tidak hanya berbeda pendapat. Kita bahkan bisa mendapatkan bahan informasi yang berbeda untuk membentuk pendapat tersebut.
Kondisi semacam ini perlu mendapat perhatian di Kalimantan Barat. Masyarakat kita beragam.

Perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Yang perlu dijaga adalah agar perbedaan pilihan tidak berkembang menjadi prasangka terhadap kelompok lain. Informasi yang salah, jika terus-menerus diulang dan dikaitkan dengan identitas kelompok, dapat memiliki dampak yang lebih besar daripada sekadar membuat seseorang salah memahami sebuah berita.

Tantangan berikutnya datang dari AI

Kalau persoalannya berhenti pada foto yang diedit atau video yang dipotong, kita sebenarnya masih mempunyai peluang untuk melakukan pemeriksaan. Masalahnya sekarang semakin rumit karena perkembangan kecerdasan buatan. Teknologi deepfake memungkinkan gambar, suara, dan video dibuat atau dimanipulasi sedemikian rupa sehingga tampak seperti rekaman nyata.

Dalam komunikasi politik, teknologi ini dapat menjadi persoalan serius karena seorang tokoh dapat dibuat seolah-olah mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi.
Kekhawatiran tersebut bukan lagi sekadar pembicaraan di kalangan pengamat teknologi. KPU menyebut AI dan deepfake sebagai salah satu tantangan baru yang perlu diantisipasi dalam menghadapi Pemilu 2029.

Dalam konteks Kalimantan Barat, perkembangan ini perlu diperhatikan sejak sekarang. Kita tidak perlu menunggu datangnya tahapan pemilu untuk mulai memikirkan bagaimana masyarakat akan menghadapi video palsu, suara sintetis, atau gambar hasil manipulasi yang membawa pesan politik.

Bayangkan jika beredar video seorang calon kepala daerah seolah-olah menghina kelompok masyarakat tertentu. Atau suara seorang tokoh dibuat menyerupai suara aslinya dan digunakan untuk menyampaikan pernyataan kontroversial. Video tersebut kemudian diberi judul provokatif dan disebarkan melalui berbagai grup percakapan serta media sosial. Dalam hitungan jam, mungkin sudah ribuan orang melihatnya. Ketika klarifikasi datang, belum tentu orang yang telah mempercayainya mau mengubah keyakinan.

Di sinilah tantangan AI menjadi lebih serius. Kita tidak lagi cukup bertanya, “Apakah video ini benar?” Kita juga harus mulai bertanya: “Apakah peristiwa dalam video ini benar-benar pernah terjadi?”

Kita membutuhkan lebih dari sekadar literasi digital

Selama ini, ketika membicarakan hoaks, solusi yang paling sering disebut adalah literasi digital. Saya setuju. Tetapi menurut saya, itu belum cukup. Masyarakat juga membutuhkan literasi politik dan literasi komunikasi. Kita perlu memahami bahwa pesan politik selalu memiliki tujuan: ada orang yang ingin membangun citra, ada yang ingin memperoleh dukungan, ada yang ingin menjatuhkan lawan, ada pula yang sengaja memainkan emosi masyarakat.

Karena itu, ketika mendapatkan informasi politik, jangan hanya bertanya: “Benarkah ini?” Tambahkan juga beberapa pertanyaan lain: Siapa yang membuatnya? Dari mana sumbernya? Mengapa informasi ini disebarkan sekarang? Siapa yang diuntungkan jika saya mempercayainya? Dan yang paling sulit: Apakah saya mempercayai informasi ini karena memang memiliki bukti, atau karena informasi tersebut sesuai dengan pandangan politik saya? Pertanyaan terakhir penting karena kita semua memiliki kecenderungan untuk lebih mudah menerima informasi yang menguatkan keyakinan sendiri.

Menjaga ruang publik Kalbar

Media sosial sebenarnya memberikan peluang besar bagi demokrasi. Warga dapat mengawasi pemerintah, menyampaikan kritik, berdiskusi mengenai kebijakan publik, dan mengikuti perkembangan politik tanpa harus menunggu pemberitaan media konvensional. Karena itu, saya tidak melihat media sosial sebagai musuh demokrasi.

Yang perlu kita jaga adalah kualitas ruang publik yang terbentuk di dalamnya. Platform digital perlu lebih serius menghadapi disinformasi. Media massa tetap harus menjaga verifikasi jurnalistik.

Pemerintah perlu menyediakan informasi resmi yang cepat dan mudah diperiksa. Perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab membangun kemampuan berpikir kritis mahasiswa dan masyarakat. Tetapi sebagian tanggung jawab itu ada pada kita sendiri.

Sebelum meneruskan sebuah informasi politik ke grup keluarga, grup komunitas, atau media sosial, tidak ada salahnya berhenti beberapa detik. Baca kembali, periksa sumbernya, cari pembanding, dan lihat konteksnya. Baru kemudian putuskan apakah informasi tersebut memang layak dipercaya dan dibagikan.
Persoalan politik di era algoritma bukan hanya tentang siapa yang mampu berbicara paling keras.

Bukan pula hanya tentang siapa yang paling banyak mendapatkan perhatian. Persoalannya adalah siapa yang mampu membentuk persepsi masyarakat melalui informasi yang mereka konsumsi setiap hari.

Bagi Kalimantan Barat, ini adalah pekerjaan bersama. Demokrasi membutuhkan perbedaan pendapat, tetapi perbedaan itu harus dibangun di atas informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemilu boleh selesai. Pilihan politik boleh berbeda. Tetapi ruang publik Kalimantan Barat harus tetap menjadi tempat di mana orang masih mau mendengar, memeriksa, dan berpikir sebelum percaya.

*Penulis adalah Dosen Komunikasi Politik dan Media IAIN Pontianak