Fenomena Bendera Borneo Raya, Zulfydar: Pemerintah Pusat Harus Lebih Perhatikan Daerah

Pontianak (Suara Kalbar) – Pengibaran Bendera Borneo Raya di tengah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mendapat perhatian dari Ketua Fraksi PAN DPRD Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar.

Zulfydar yang juga aktif sebagai mediator konflik mengajak masyarakat menyikapi fenomena tersebut secara tenang dan tidak terprovokasi. Menurutnya, kemunculan simbol tersebut perlu dilihat lebih jauh dari sekadar persoalan bendera.

Ia mengatakan momentum kemerdekaan seharusnya menjadi kesempatan untuk kembali memperkuat persatuan dan kebersamaan.

“Atas nama DPRD Provinsi Kalbar dari Fraksi PAN, saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun tentu banyak persoalan bangsa yang harus kita selesaikan,” ujar Zulfydar pada Senin (17/8/2026).

Menurutnya, semangat kemerdekaan sejak awal dibangun melalui kebersamaan. Karena itu, berbagai persoalan yang muncul di daerah perlu menjadi perhatian pemerintah, termasuk aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui berbagai simbol.

Zulfydar menilai munculnya bendera dalam beberapa hari terakhir dapat dipandang sebagai bentuk kritik sekaligus pengingat bagi pemerintah pusat agar perhatian terhadap pembangunan daerah terus diperkuat.

“Perbedaan muncul karena perhatian belum cukup. Saya kira adanya hal-hal yang terjadi dalam satu dua hari belakangan ini seperti adanya bendera, memberikan peringatan kepada pemerintah pusat terhadap perhatian pembangunan dan kaitan lainnya,” katanya.

Sebagai seorang mediator konflik, Zulfydar meminta masyarakat Kalimantan Barat tetap menjaga ketenangan. Ia berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.

“Kita harapkan masyarakat yang berada di Kalbar tetap menjaga ketenangan. Karena kedamaian milik kita bersama. Saya kira ini harus dapat dicari substansi permasalahannya, keinginannya tentu bisa dirasakan juga,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah dan masyarakat perlu melihat lebih dalam aspirasi yang melatarbelakangi munculnya simbol tersebut. Dengan begitu, penyelesaian tidak berhenti pada persoalan simbol, tetapi menyentuh persoalan yang sebenarnya ingin disampaikan.

Zulfydar juga meminta agar fenomena tersebut tidak dibesar-besarkan. Ia melihatnya sebagai bentuk kritik yang perlu menjadi bahan perhatian pemerintah pusat.

“Saya kira kita usah terlalu jauh. Ini adalah kritikan untuk pemerintah pusat,” katanya.

Di sisi lain, Zulfydar menegaskan pembangunan di Kalbar harus tetap berjalan. Ia menyebut pemerintah provinsi bersama DPRD Kalbar terus berupaya memperjuangkan kepentingan masyarakat meski menghadapi keterbatasan anggaran, termasuk pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).

“Pembangunan harus jalan terus. Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar bersama DPRD Kalbar terus membangun. TKD dipotong, tetapi pemerintah terus mengupayakan Kalbar mencapai titik yang diharapkan masyarakat Kalbar,” jelasnya.

Zulfydar kemudian menekankan pentingnya pembangunan yang berangkat dari kebutuhan daerah. Menurutnya, kekuatan nasional tidak dapat dipisahkan dari kemajuan daerah-daerah di Indonesia.

Perhatian terhadap daerah, kata dia, perlu terus diperkuat agar masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara lebih nyata.

Hal tersebut juga berkaitan dengan agenda pembangunan jangka panjang, termasuk pertumbuhan ekonomi dan kesiapan menghadapi bonus demografi menuju 2045.

“Kita bicara pertumbuhan ekonomi, masa depan bonus demografi 2045. Mulainya ini sudah bagus, tetapi bagaimana kita tambah kekuatan relevansinya, memperkuat dan mengakar kembali. Daerah harus menjadi perhatian,” katanya.

Ia berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat menjadi pengingat bahwa persatuan dan kebersamaan merupakan bagian penting dalam membangun Indonesia.

“Daerah harus menjadi kekuatan nasional karena adanya daerah-daerah untuk membangun kebersamaan,” pungkasnya.

Penulis: Maria