72 Persen UMKM Pontianak Perempuan, Jadi Penopang Ekonomi Kota
Pontianak (Suara Kalbar) – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut peran perempuan dalam perekonomian Kota Pontianak sangat signifikan. Berdasarkan data yang diterima Pemerintah Kota Pontianak, lebih dari 72 persen pelaku UMKM di Pontianak merupakan perempuan. UMKM inilah yang menjaga perputaran ekonomi, baik di pasar, sentra usaha, kawasan kuliner, maupun sektor usaha rumahan.
“Pelaku UMKM di Kota Pontianak itu 72 persen lebih adalah perempuan. Ini menunjukkan peran perempuan dalam perekonomian Kota Pontianak sangat signifikan,” ujarnya Pembukaan RAKERCAB 2 IWAPI Kota Pontianak, Talkshow dan Gelar Produk UMKM Tahun 2026 di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Jumat (17/7/2026).
Edi mengatakan, di banyak tempat usaha, mulai dari pasar hingga pelaku usaha kaki lima, perempuan sering menjadi pihak yang memproduksi, menjaga, menjual, sekaligus mengelola usaha. Mereka memiliki karakter kuat dalam berusaha, seperti teliti, telaten, fokus, disiplin, dan konsekuen. Hal itu terbukti pada masa pandemi Covid-19, ketika banyak ibu-ibu pelaku usaha menerima pembiayaan dari Permodalan Nasional Madani atau PNM dengan tingkat pengembalian yang tinggi.
“Waktu Covid-19, ada sekitar 19 ribu lebih ibu-ibu di Pontianak yang mendapat pinjaman mulai dari Rp2 juta sampai Rp10 juta, dan 95 persen lebih kembali. Artinya ibu-ibu ini dalam berbisnis benar-benar fokus,” katanya.
Karena itu, Edi mendorong organisasi perempuan pengusaha, seperti IWAPI, mengambil peran lebih besar dalam meningkatkan kualitas usaha anggotanya. Organisasi tidak hanya menjadi wadah berkumpul, tetapi harus mampu membuka akses, memperkuat jaringan, dan membantu UMKM perempuan naik kelas.
Menurutnya, masih banyak pelaku usaha kecil yang memiliki kemampuan terbatas dalam mengakses permodalan. Sebagian bahkan terjebak pinjaman informal dengan bunga tinggi karena tidak mengetahui akses pembiayaan yang lebih ringan, seperti KUR, pembiayaan perbankan, pegadaian, maupun program kemitraan BUMN.
“Kadang-kadang pelaku usaha tidak tahu harus meminjam ke mana. Ada yang ditawari pinjaman, tetapi bunganya luar biasa. Padahal fasilitas KUR ada di perbankan, bahkan ada BUMN yang memberikan permodalan tanpa bunga,” jelasnya.
Edi menilai, di sinilah pentingnya kekuatan organisasi. Melalui organisasi, pelaku UMKM perempuan dapat menjalin komunikasi dengan perbankan, Bank Indonesia, Bank Kalbar, Pegadaian, PNM, PLN, Pertamina, dan lembaga lainnya untuk memperoleh informasi, pendampingan, hingga kerja sama.
“Kekuatan organisasi itu ada di situ. Organisasi bisa menembus batas, membuka komunikasi, audiensi, meminta saran, lalu ditindaklanjuti dengan kerja sama,” ujarnya.
Selain jaringan, Edi menekankan pentingnya data. Ia mendorong organisasi perempuan pengusaha memiliki basis data anggota yang lengkap, mulai dari nama, alamat, jenis usaha, kapasitas produksi, hingga kebutuhan pengembangan usaha.
“Harus berbasis data. Misalnya usaha kuliner, siapa pelakunya, di mana alamatnya, jenis usahanya apa. Data seperti ini bisa meyakinkan perbankan dan lembaga pembiayaan,” katanya.
Penulis: Tim Liputan
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS






