Mahasiswa Kalbar Suarakan 16 Tuntutan di Digulis, Ancam Gelar Aksi Lanjutan

Pontianak (Suara Kalbar) – Koordinator lapangan aksi mahasiswa di Bundaran Tugu Digulis, Habib Iqbal, mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 16 poin tuntutan yang dibawa dalam demonstrasi yang digelar berbagai elemen mahasiswa di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) pada Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, banyaknya tuntutan tersebut berangkat dari berbagai persoalan yang dinilai masih dihadapi masyarakat Kalbar.

“Sebenarnya untuk poin-poin tuntutannya itu atas dasar dari keresahan teman-teman di Kalimantan Barat hari ini. Banyak sekali pemasalahan yang kita bawakan sampai ada 16 tuntutan yang tidak bisa dirampungkan menjadi beberapa poin tuntutan saja. Karena memang hari ini ternyatanya Kalimantan Barat itu belum benar-benar merdeka,” kata Habib Iqbal.

Ia menilai Kalbar belum memperoleh manfaat yang sepadan dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Menurutnya, daerah tersebut selama ini menjadi salah satu penyumbang sumber daya bagi Indonesia, namun belum mendapatkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kalimantan Barat hari ini jauh dikatakan layak untuk dikatakan merdeka. Kalimantan Barat itu sebagai sapi peras Republik Indonesia. Kita Kalimantan Barat itu negara penghasil, negara penghasil sumber daya alam,” ujarnya.

Habib menambahkan bahwa salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Selain itu, mahasiswa juga menyoroti perluasan kewenangan aparat keamanan yang dinilai mulai memasuki ranah sipil.

“Maka dari itu, tuntutannya itu ada sampai 16 poin tuntutan ya. Salah satu tuntutannya itu pertama-tama tentang pentingan sementara program MBG dan KDMP untuk dilakukan evaluasi secara total,” katanya.

Selain itu, massa aksi juga mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat. Mahasiswa turut menyoroti persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai belum berpihak pada kebutuhan pembangunan Kalimantan Barat.

“Kemudian kami juga menuntut terkait persoalan DBH. DBH Kalimantan Barat yang hari ini dipotong 50 persen. Itu sangat jauh dikatakan dari untuk kebutuhan Kalimantan Barat yang hari ini Kalimantan Barat itu sedang membutuhkan infrastruktur dasar seperti listrik dan jembatan dan jalan,” ujarnya.

Menurut Habib, sejumlah kebijakan pemerintah pusat dinilai berdampak pada pembangunan daerah, terutama di desa-desa yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur dasar.

“Contohnya seperti KDMP. KDMP itu memangkas anggaran dana desa dengan banyaknya sampai 70 persen. Padahal desa Kalimantan Barat hari ini itu sangat sekali membutuhkan infrastruktur secara fisik, pembangunan yang bersentuhan langsung pada masyarakat seperti jalan, jembatan dan akses listrik. Nah itu kan pembangunan di Kalimantan Barat hari ini bisa terhambat akibat dari kebijakan semacam itu,” katanya.

Terkait pemilihan lokasi aksi di Tugu Digulis, Habib menjelaskan bahwa tempat tersebut dipilih karena memiliki nilai historis sebagai simbol perjuangan masyarakat Kalbar. Ia mengaku mahasiswa mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah daerah karena berbagai aspirasi yang disampaikan selama ini dinilai tidak mendapatkan respons yang memadai.

“Kenapa alasannya kami demo hari ini ke Tugu Digulis? Karena kami melihat bahwa Tugu Digulis ini merupakan simbol perjuangan para tokoh-tokoh Kalimantan Barat dulu. Karena kami juga capek. Sudah beratus kali, sudah puluh-puluh kali aksi ke DPRD atau ke gubernur tapi tidak disambut dengan baik,” ujarnya.

Ia juga menilai pemerintah kerap melempar tanggung jawab antara pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten ketika menerima tuntutan masyarakat.

“Dan tuntutan kami atau aspirasi kami bawaan itu tidak pernah benar-benar didengarkan oleh mereka. Maka dari itu ini sebagai bentuk dari kami ini sudah rasanya tidak percaya gitu kepada pemerintahan Kalimantan Barat. Sebab ketika kita menyampaikan tuntutan ke mereka, mereka selalu lempar tugas dan tanggung jawab,” katanya.

Ketidakpuasan terhadap respons perwakilan DPRD dan Pemprov Kalbar yang hadir dalam aksi, serta absennya gubernur dalam kegiatan tersebut, disebut menjadi alasan mahasiswa berencana melanjutkan gerakan mereka.

“Rencananya kami akan melakukan aksi bergilir lagi karena kami tidak puas dengan penyampaian DPRD dan perwakilan pemerintah provinsi Kalimantan Barat yang datang ke sini. Dan juga gubernur Kalimantan Barat hari ini tidak hadir ke sini. Padahal undangan sudah kita masukkan dan itu yang akan memantik teman-teman untuk melakukan instilasi gerakan yang berjilid,” pungkasnya.

Penulis: Maria