Gubernur Kalbar Ria Norsan Tekankan Peran Strategis Lurah, Dorong Birokrasi Adaptif dan Pelayanan Publik Inovatif

Pontianak (Suara Kalbar) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong penguatan birokrasi yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik sebagai fondasi percepatan pembangunan daerah. Upaya tersebut dinilai penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan efektif.

Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, saat membuka Rapat Kerja Lurah se-Kalimantan Barat yang berlangsung di Aula Garuda, Pontianak, Selasa (23/6/2026).

Dalam arahannya, Ria Norsan menegaskan bahwa transformasi birokrasi tidak hanya sebatas perubahan istilah atau struktur organisasi, melainkan harus diwujudkan melalui perubahan pola kerja yang lebih lincah (agile), terbuka, dan memanfaatkan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Pemerintah harus mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat, sederhana, dan efektif,” ujar Norsan.

Menurutnya, lurah memiliki posisi yang sangat strategis sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat kelurahan. Selain menjalankan tugas administratif, lurah juga dituntut menjadi pemimpin wilayah yang mampu memahami berbagai dinamika sosial masyarakat serta menghadirkan solusi dan inovasi sesuai kebutuhan warga.

Gubernur menyebutkan, terdapat 99 kelurahan di Kalimantan Barat yang menjadi garda terdepan pelayanan publik di kawasan perkotaan. Oleh karena itu, kualitas kepemimpinan dan kinerja lurah dinilai sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Jika lurah mampu bekerja dengan integritas, membangun komunikasi yang baik, dan menghadirkan inovasi, maka berbagai persoalan di akar rumput dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Norsan mendorong peningkatan kapasitas aparatur kelurahan, terutama dalam bidang literasi digital, komunikasi publik, serta kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan. Menurutnya, aparatur pemerintah tidak cukup hanya menjalankan rutinitas administratif, tetapi harus mampu menjadi agen perubahan yang membawa kemajuan bagi wilayah masing-masing.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah. Sinergi antara lurah, camat, perangkat daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku usaha, hingga generasi muda dinilai menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

“Pembangunan tidak bisa berjalan sektoral. Dibutuhkan kolaborasi, inovasi, dan semangat gotong royong,” katanya.

Melalui Rapat Kerja Lurah se-Kalimantan Barat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap dapat memperkuat komitmen seluruh aparatur pemerintahan di tingkat kelurahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih lincah, responsif, dan berorientasi pada hasil.

Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya Kalimantan Barat yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan melalui pelayanan publik yang semakin berkualitas dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS