Asistensi SAKIP dan Zona Integritas, Sekda Kalbar Dorong Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Pontianak (Suara Kalbar) – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson mendorong seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk terus meningkatkan kualitas kinerja serta memperkuat reformasi birokrasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pembangunan Zona Integritas (ZI).

Hal tersebut disampaikan Harisson saat memberikan arahan pada kegiatan Asistensi SAKIP dan Zona Integritas yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kantor BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai implementasi SAKIP dan pembangunan Zona Integritas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam sambutannya, Harisson menyampaikan apresiasi kepada KemenPAN-RB yang telah memberikan pendampingan dan asistensi kepada jajaran pemerintah daerah di Kalbar. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kesempatan penting untuk memperdalam pemahaman terkait sistem penilaian kinerja dan reformasi birokrasi.

“Selamat datang dan terima kasih kepada Kementerian PAN-RB yang telah hadir memberikan asistensi SAKIP dan Zona Integritas di Provinsi Kalbar. Saya berharap kegiatan ini membuat kita semakin paham, sehingga capaian yang sudah baik tidak hanya bertahan, tetapi terus meningkat,” ujar Harisson.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan peningkatan nilai SAKIP pada tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan pemahaman yang komprehensif dari seluruh perangkat daerah terhadap indikator dan mekanisme penilaian kinerja.

Menurut Harisson, perangkat daerah tidak boleh berpuas diri dengan capaian yang telah diraih saat ini. Sebaliknya, seluruh organisasi perangkat daerah harus terus melakukan perbaikan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program kerja.

“Kalau selama ini nilainya sudah baik, tentu target kita adalah meningkat. Kita tidak boleh puas dengan capaian yang ada. Pemahaman terhadap SAKIP harus semakin baik agar kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja juga semakin meningkat,” katanya.

Selain peningkatan nilai SAKIP, Harisson juga menyoroti pentingnya pembangunan Zona Integritas di lingkungan pemerintah daerah. Ia menilai masih perlu adanya penguatan komitmen perangkat daerah untuk mengajukan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Menurutnya, rendahnya jumlah perangkat daerah yang mengusulkan diri untuk memperoleh predikat tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama agar semangat membangun budaya kerja yang bersih dan melayani tidak mengalami penurunan.

“Kenapa perangkat daerah belum banyak yang mengusulkan diri menjadi WBK atau WBBM? Ini yang harus kita evaluasi bersama. Jangan sampai semangat membangun Zona Integritas menurun,” tegasnya.

Harisson juga menekankan pentingnya pemberian apresiasi kepada perangkat daerah yang berhasil membangun Zona Integritas. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi motivasi bagi unit kerja lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Di sisi lain, Sekda Kalbar berharap adanya penyelarasan indikator penilaian kinerja antara Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, kesamaan persepsi dan indikator akan membantu pemerintah daerah bekerja lebih efektif tanpa terbebani oleh berbagai ukuran penilaian yang berbeda.

“Harapan kami ke depan ada penyatuan persepsi sehingga pemerintah daerah bekerja lebih efektif dan tidak terbebani dengan berbagai ukuran yang berbeda,” ungkapnya.

Harisson menegaskan bahwa esensi SAKIP bukan hanya terletak pada pelaksanaan kegiatan atau besarnya serapan anggaran, melainkan pada capaian hasil (outcome) yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Yang paling penting adalah bagaimana setiap kegiatan benar-benar memberikan manfaat. Jadi bukan hanya selesai dilaksanakan, tetapi hasilnya bisa diukur dan dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.

Mengakhiri arahannya, Harisson berharap asistensi yang diberikan KemenPAN-RB dapat menjadi momentum untuk memperkuat reformasi birokrasi di Kalimantan Barat, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

“Mudah-mudahan hasil dari kegiatan ini benar-benar membawa perbaikan kinerja, memperkuat Zona Integritas, dan menjadikan reformasi birokrasi semakin efektif dan efisien, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalbar,” pungkasnya.

Penulis: Tim Liputan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS