Jelang MTQ, Akses Jalan di Kayong Utara Jadi Prioritas PUPR Kalbar

Pontianak (Suara Kalbar) – Kondisi infrastruktur jalan di Provinsi Kalimantan Barat masih menghadapi berbagai tantangan. Dari total panjang ruas jalan provinsi yang mencapai 1.503,4 kilometer, sekitar 30 persen di antaranya masih dalam kondisi belum mantap dan membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Barat, Iskandar Zulkarnaen, mengungkapkan bahwa persoalan tersebut tersebar di sejumlah kabupaten, terutama pada wilayah dengan aktivitas perkebunan dan pertambangan yang cukup tinggi.

“tadi dikatakan bahwa ada permasalahan-permasalahan ruas jalan 1503,4 kilometer ada permasalahan yaitu belum mantap sekitar 30 persen, sebarannya tersebar di Kabupaten-kabupaten yang cenderung Operasional perkebunan Pertambangannya cukup tinggi Nah, itu menjadi permasalahan Kita di Dinas PUPR,” ujarnya, saat Jumpa Pers di Kantor Gubernur Kalbar, Senin (06/04/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa disikapi dengan saling menyalahkan antar pihak. Ia menekankan pentingnya membangun kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha agar pengelolaan jalan dapat berjalan optimal dan tetap berfungsi bagi masyarakat.

“tentunya dengan menyikapi ini kita tidak Bisa salah menyalahkan itu bukan solusi, Justru kita membangun kolaborasi butuh kesinergis bagaimana jalan itu kita kelola baik itu dengan pengusaha perkebunan atau pertambangan agar dapat berfungsi secara fungsional untuk kepentingan masyarakat dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Dalam upaya penanganan, PUPR Kalbar juga menetapkan sejumlah prioritas berdasarkan tingkat urgensi. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah akses jalan di Kabupaten Kayong Utara, terutama menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ).

“di dalam prioritas adanya urgensi sifatnya Ada yang perlu kita prioritas di atas prioritas, terutama di Kayong utara di sana ada event MTQ itu menjadi salah satu yang kita prioritaskan karena MTQ bagian dari Provinsi Kalimantan Barat itu yang kita harus selesaikan minimal fungsional dulu,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga memfokuskan perbaikan pada ruas jalan yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berbasis investasi yang mengedepankan nilai ekonomi.

“yang prioritas selanjutnya adalah
jalan-jalan yang sifatnya urgen yang menunjang ekonomi masyarakat, karena kita punya prinsip membangun dengan konteks investasi pada saat nilai ekonomi yang tinggi di situ yang kita alokasikan antara untuk mendongkrak ekonomi masyarakat tumbuh dan mempunyai kontribusi kepada pendapatan daerah,” tambahnya.

Penulis: Fajar Bahari