Isu Global Menguat, Daerah Perbatasan Sambas Matangkan Strategi Ketahanan Pangan dan Energi
Sambas (Suara Kalbar) – Kabupaten Sambas sebagai daerah perbatasan Indonesia–Malaysia memperkuat sinergi lintas negara melalui pertemuan strategis antara Bupati Sambas, Satono, dan Konsul Jenderal RI Kuching, Dr. Abdullah Zulkifli, guna mendorong ketahanan ekonomi, perlindungan WNI, serta penguatan peran kawasan perbatasan sebagai garda terdepan pembangunan.
Pertemuan yang berlangsung di bulan Ramadan itu dimanfaatkan sebagai ruang mempererat hubungan kerja sama lintas negara antara Pemerintah Kabupaten Sambas dan perwakilan RI di Sarawak, Malaysia. Bagi daerah perbatasan seperti Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia, momentum ini dipandang strategis untuk memperkuat kolaborasi pembangunan, baik dalam sektor ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, maupun penguatan nilai-nilai religius di tengah masyarakat perbatasan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sambas, Satono, turut menyoroti eskalasi konflik global yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ia menilai perkembangan geopolitik dunia tidak bisa dipandang sebelah mata, karena berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi nasional, termasuk di wilayah perbatasan.
Ia menegaskan bahwa kawasan perbatasan harus memiliki kesiapsiagaan lebih tinggi dalam menghadapi dinamika global. Penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, ketahanan pangan, serta kemandirian energi menjadi langkah penting agar daerah tidak terlalu bergantung pada pasokan luar negeri.
“Perbatasan harus menjadi garda terdepan dalam memperkuat ekonomi daerah. Kita harus mandiri, terutama di sektor pangan dan energi, agar tidak mudah terpengaruh situasi internasional,” tegasnya.
Sementara itu, Konsul Jenderal RI Kuching, Dr. Abdullah Zulkifli, menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sambas. Ia mengakui situasi internasional saat ini turut berdampak pada mobilitas warga negara Indonesia, termasuk puluhan ribu jemaah umrah yang terdampak pembatasan akses akibat konflik di kawasan Timur Tengah.
“Kami terus memantau perkembangan situasi global dan memastikan perlindungan WNI, termasuk yang berada di Malaysia maupun yang terdampak konflik, menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Ia menambahkan, KJRI Kuching memiliki posisi strategis sebagai penghubung Indonesia–Malaysia, khususnya Sarawak, dalam upaya perlindungan WNI serta penguatan kerja sama ekonomi di wilayah perbatasan.
Dalam pertemuan itu, KJRI Kuching juga mendorong peningkatan ekspor melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan membuka peluang perdagangan langsung antara Sambas dan Sarawak serta rencana pembukaan akses perbatasan baru di Temajuk, Kecamatan Paloh, guna memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.
“Sambas merupakan wilayah yang aman, masyarakatnya toleran, dan sangat potensial menjadi simpul perdagangan sekaligus pintu diplomasi ekonomi di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia,” pungkasnya.
Penulis: Serawati






