KI Kalbar Luncurkan Monev 2026, Dorong Keterbukaan Informasi Jadi Budaya Kerja Berintegritas

Pontianak (Suara Kalbar) – Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat (KI Kalbar) akan resmi meluncurkan tahapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Kalbar Tahun 2026 pada Selasa (09/06/2026).

Kegiatan evaluasi tahunan ini bertujuan mengukur tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ketua Komisi Informasi Kalbar, M. Darusalam, mengatakan pelaksanaan Monev tahun ini mengusung semangat pembaruan yang lebih kuat. KI Kalbar mengangkat tema “Akselerasi Keterbukaan Informasi Pembangunan: Transformasi Kewajiban Administratif menuju Budaya Kerja Berintegritas” sebagai arah utama pelaksanaan evaluasi.

“Keterbukaan informasi sudah saatnya tidak lagi dipandang semata-mata sebagai rutinitas birokrasi atau sekadar upaya menggugurkan kewajiban administratif di atas kertas. Lebih dari itu, kami ingin layanan informasi ini bertransformasi menjadi budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas dalam mendukung suksesnya pembangunan di Kalbar. Rencananya akan dibuka oleh Ketua KI Pusat, dan dilaunching langsung Pak Gubernur Kalbar,” ujar Darusalam di Pontianak, pada Senin (08/06/2026).

Menurut Darusalam, Kalbar selama ini menunjukkan capaian yang cukup membanggakan dalam keterbukaan informasi publik. Provinsi ini berhasil mempertahankan predikat kualifikasi “Informatif” selama empat tahun berturut-turut, yakni sejak 2022 hingga 2025.

Ia berharap Monev 2026 dapat menjadi sarana untuk menjaga sekaligus meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang telah dibangun selama ini.

Sementara itu, Wakil Ketua KI Kalbar yang juga Koordinator Monev 2026, M. Reinardo Sinaga atau Edho, menjelaskan sebanyak 182 badan publik akan mengikuti proses evaluasi tahun ini.

“Peserta terbagi dalam enam kategori utama, yaitu 14 Pemerintah Kabupaten/Kota, 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalbar, 24 Pemerintahan Desa, 16 BUMD, 70 OPD Tingkat Kabupaten/Kota, dan 15 Lembaga Legislatif se-Kalbar. Untuk launching besok, kita gelar Hybrid, Pak Gubernur beserta sejumlah Pimpinan Badan Publik Provinsi di Ruang DAR, sementara 182 Badan Publik akan mengikuti secara daring,” jelas Edho.

Ia menerangkan, seluruh proses pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) dilakukan secara digital melalui aplikasi E-Monev. Tahapan pengisian dan pengembalian SAQ dijadwalkan berlangsung mulai 12 Juni hingga 10 Juli 2026.

Salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus dalam Monev tahun ini adalah keterlibatan langsung pimpinan badan publik. Pada tahap presentasi yang memiliki bobot penilaian sebesar 30 persen, kehadiran pimpinan tertinggi lembaga menjadi faktor penting dalam penentuan nilai.

“Kehadiran pimpinan tertinggi, seperti Bupati, Wali Kota, Kepala Dinas, Ketua DPRD, atau Direktur Utama, dinilai sebagai indikator utama komitmen sebuah lembaga terhadap keterbukaan informasi. Jika presentasi hanya didelegasikan kepada staf atau pejabat menengah, skor maksimal yang bisa diraih akan otomatis turun dan dibatasi,” tegas Edho.

Rangkaian Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kalbar 2026 dijadwalkan berakhir pada Agustus mendatang melalui tahap rekapitulasi penilaian. Selanjutnya, hasil evaluasi akan diumumkan dalam Malam Penganugerahan yang direncanakan berlangsung pada Jumat, 11 September 2026.

Hasil penilaian tersebut nantinya akan disampaikan kepada Gubernur Kalbar dan Ketua DPRD Kalbar, serta dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Penulis: Maria