Abrasi Ancam Jembatan Matang Danau, Warga Desak Pemerintah Bertindak

Sambas (Suara Kalbar) – Abrasi akibat pasang laut dan hantaman ombak besar terus menggerus kawasan Jembatan Matang Danau di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kondisi jembatan yang menjadi akses vital masyarakat pesisir itu kian mengkhawatirkan dan memicu desakan agar pemerintah segera turun tangan.

Seorang warga setempat, Akhmad, mengatakan abrasi yang terjadi di sekitar jembatan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan jika dibiarkan tanpa penanganan serius.

“Keadaan jembatan ini sudah sangat mengkhawatirkan dan jelas mengganggu keselamatan lalu lintas. Kami berharap ada perhatian serius dari pemerintah, terutama untuk pengamanan dari abrasi,” ungkapnya.

Akhmad juga berharap Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Kalimantan Barat dapat segera mengambil langkah nyata guna mencegah kerusakan lebih parah. Pasalnya, jembatan tersebut merupakan bagian dari jalan provinsi yang menjadi urat nadi pergerakan ekonomi dan sosial masyarakat.

“Kami meminta adanya tindakan cepat dari pemerintah daerah, provinsi, maupun BWS. Jangan sampai menunggu jembatan ini rusak parah atau ambruk baru dilakukan perbaikan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Sehan A Rahman, turut menyoroti kondisi Jembatan Matang Danau yang berada di Dusun Matang Putus, Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut harus segera ditangani secara serius.

Menurut Sehan, pasang laut yang disertai ombak besar merupakan fenomena tahunan di wilayah pesisir Paloh. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi penyebab utama abrasi yang terus terjadi dari tahun ke tahun.

“Kami berharap pemerintah pusat melalui BWS dapat menindaklanjuti pembangunan penahan ombak di kawasan Pantai Matang Danau,” ujarnya.

Ia menambahkan, abrasi yang dipicu oleh gelombang laut dan angin kencang kerap terjadi pada periode akhir hingga awal tahun, sehingga diperlukan penanganan jangka panjang dengan anggaran besar.

“Penanganan abrasi ini idealnya menggunakan APBN karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mudah-mudahan pada 2026 ini ada realisasi pembangunan tanggul abrasi, apalagi sebelumnya lokasi ini sudah pernah ditinjau oleh staf khusus dari kementerian terkait,” katanya.

Sehan menegaskan, abrasi yang terus berlangsung tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena setiap tahun garis pantai semakin tergerus. Ia pun mendorong agar persoalan ini diperjuangkan secara berjenjang melalui Dinas PUPR hingga ke pemerintah pusat.

“Harapan kita bersama, pada tahun 2026 ini pembangunan tanggul abrasi benar-benar bisa kembali direalisasikan,” pungkasnya.

Penulis: Serawati

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS