Mewujudkan Pendidikan Merata di Perbatasan: Solusi Nyata dengan Islam

Oleh: Pratiwi

Di tengah tantangan berat di wilayah perbatasan, harapan akan pendidikan yang layak terus menyala. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Barat secara agresif mendorong peningkatan kualitas dan akses pendidikan di perbatasan RI-Malaysia. Data Disdikbud Kalbar mencatat terdapat 29 sekolah, 5.862 peserta didik, dan 481 tenaga pengajar yang berjuang di garis depan empat kawasan perbatasan. Upaya ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memastikan anak-anak di daerah terluar tetap mendapatkan hak pendidikan yang berkualitas, demi masa depan yang lebih cerah (antaranews.com).

Meski upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah perbatasan patut diapresiasi, tantangan besar masih membayangi. Ketimpangan kualitas pendidikan tidak hanya terjadi di perbatasan, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia. Akses pendidikan berkualitas masih terpusat di kota besar, sementara wilayah perbatasan sering kali tertinggal jauh.

Kondisi ini diperparah oleh faktor ekonomi yang membuat banyak keluarga kesulitan membiayai pendidikan anak-anak mereka, sehingga angka Anak Tidak Sekolah (ATS) terus meningkat. Selain itu, keterlibatan pihak swasta dalam penyelesaian masalah pendidikan di perbatasan mencerminkan peran pemerintah yang lebih dominan sebagai regulator daripada pengelola utama.

Berbagai program yang telah dijalankan mungkin menghasilkan dampak jangka pendek, tetapi tidak menyentuh akar permasalahan ketimpangan pendidikan, apalagi di tengah kemerosotan moral generasi muda.

Sistem sekuler kapitalisme yang diterapkan saat ini hanya memperparah ketimpangan karena memisahkan pendidikan dari nilai-nilai agama dan kepentingan masyarakat. Selama pendidikan berorientasi pada keuntungan bisnis, kesenjangan akan terus terjadi. Generasi muda di perbatasan pun tak hanya kehilangan akses pendidikan berkualitas, tetapi juga rentan terhadap masalah sosial seperti pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba.

Islam menawarkan solusi menyeluruh untuk mengatasi persoalan ini. Dalam sistem Islam, pendidikan adalah hak dasar yang dijamin negara tanpa diskriminasi. Negara bertanggung jawab penuh dalam pembiayaan, pengelolaan, dan pemerataan pendidikan. Pendanaan pendidikan bersumber dari mekanisme keuangan Islam, seperti pengelolaan Baitul Maal melalui fai’, kharaj, dan pengelolaan sumber daya alam oleh negara.

Sejarah mencatat bahwa sistem Khilafah berhasil mewujudkan pemerataan pendidikan hingga ke daerah perbatasan dengan kualitas setara daerah perkotaan. Kurikulum berbasis akidah Islam tidak hanya mencetak generasi cerdas, tetapi juga berakhlak mulia dan berkontribusi besar bagi kemajuan peradaban.

Dengan penerapan sistem Islam, pendidikan tidak lagi menjadi komoditas, melainkan kebutuhan sosial primer yang wajib dipenuhi negara. Pemerataan pendidikan akan terwujud tanpa ketergantungan pada pihak swasta atau kepentingan ekonomi. Untuk menciptakan perubahan mendasar, tidak cukup hanya mengandalkan pemimpin baru atau kebijakan parsial. Diperlukan penerapan sistem Islam secara menyeluruh agar setiap anak bangsa, termasuk di wilayah perbatasan, dapat meraih masa depan yang cerah dan berdaya saing. Wallahua’lam.

*Penulis adalah Aktivis Muslimah Kalimantan Barat

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS