SUARAKALBAR.CO.ID
Beranda Opini Bisnis Gelap Pupuk Illegal: Kerugian Ekonomi dan Dampaknya

Bisnis Gelap Pupuk Illegal: Kerugian Ekonomi dan Dampaknya

Ilustrasi – Pupuk

Oleh: Chelsy Rahmanda Lennaf P

Industri pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia yang merupakan negara agraris dimana sebagian besar penduduknya bergantung pada industri pertanian. Pupuk merupakan salah satu kebutuhan pokok pertanian. Pupuk berperan penting dalam meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman. Namun, dibalik kebutuhan tersebut terdapat permasalahan serius yang seringkali merugikan sektor pertanian: bisnis  pupuk ilegal.

Pupuk ilegal adalah pupuk yang diproduksi, dipasarkan, atau dijual tanpa izin resmi, tidak memenuhi standar mutu, atau tidak diberi label patuh. Meskipun bisnis ini tampak menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu, namun sebenarnya merugikan petani, konsumen, dan perekonomian  secara keseluruhan.

Pupuk ilegal  mencakup berbagai macam produk, mulai dari pupuk palsu, pupuk yang tidak memiliki izin penjualan dari pemerintah, hingga pupuk yang kandungan nutrisinya tidak sesuai dengan informasi pada label. Pupuk ilegal seringkali dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan pupuk legal, sehingga menarik perhatian petani yang memiliki anggaran terbatas. Namun, kualitas pupuk ilegal seringkali jauh di bawah standar dan juga dapat merusak tanah dan tanaman.

Mentri pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan persnya menyebutkan Kementan resmi memblacklist 4 perusahaan pengadaan pupuk yang tidak memenuhi syarat. Adapun pupuk yang diedarkan 4 perusahaan swasta tersebut tidak memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan kementerian, karena diketahui memiliki kandungan nitrogen, fosfor dan kalium atau NPK di dalamnya hanya berjumlah tidak sampai 1% dari total kandungan pupuk. Jumlah tersebut terhitung jauh dari standar yang ditetapkan yaitu sebanyak 15%.

Kasus pupuk ilegal di Indonesia merupakan hasil dari pupuk subsidi pemerintah yang digelapkan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab, mengakibatkan petani mengalami beberapa kerugian.

Pengiriman pupuk yang telah dilakukan sejak Januari 2024 hingga November 2024 masih belum terdistribusi ke desa-desa. Akibatnya Mentri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta Dirut Pupuk Indonesia mencopot beberapa jabatan yang mengurus hal tersebut.

Kerugian bagi petani Petani merupakan pihak yang paling menderita akibat penggunaan pupuk ilegal. Pupuk berkualitas rendah dan unsur hara yang tidak mencukupi dapat menyebabkan gagal panen, menurunkan produktivitas  pertanian, dan merusak tanah.

Pupuk subsidi dari pemerintah juga banyak yang diperjual belikan dengan harga tinggi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga petani Indonesia harus membayar lebih untuk mendapatkan pupuk. Hal ini berarti petani kehilangan potensi pendapatan yang bisa mereka peroleh

Kerugian ini diperparah dengan kenyataan bahwa mayoritas petani  Indonesia adalah petani kecil dengan modal terbatas. Gagal panen  tidak hanya mengakibatkan hilangnya pendapatan, tapi juga menyulitkan pembayaran utang dan pembelian kebutuhan pokok.

Dampak terhadap perekonomian nasional Usaha pupuk ilegal mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara dari pajak pupuk masyarakat. Berdasarkan berbagai data penelitian, perdagangan pupuk ilegal dapat merugikan negara hingga miliaran rupee setiap tahunnya.

Selain itu, gagal panen akibat penggunaan pupuk ilegal dapat mengurangi pasokan produk pertanian di pasar dalam negeri sehingga menyebabkan harga pangan naik dan menyebabkan inflasi. Dalam skala yang lebih besar, hal ini mengancam stabilitas ketahanan pangan nasional.

Kerugian bagi industri pupuk resmi Produsen pupuk resmi yang mematuhi peraturan dan standar kualitas akan menghadapi persaingan tidak sehat dari perusahaan pupuk ilegal. Akibatnya, mereka kehilangan pangsa pasar yang signifikan. Jika situasi ini terus berlanjut, produsen publik mungkin terpaksa mengurangi produksi, memberhentikan karyawan, atau bahkan menutup operasinya.

Penurunan kualitas tanah. Pupuk ilegal seringkali mengandung zat berbahaya atau tidak mengandung cukup unsur hara untuk menjaga kesuburan tanah. Penggunaan pupuk tersebut dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan struktur tanah, menurunkan kandungan bahan organik dan meningkatkan keasaman tanah. Akibatnya produktivitas lahan terus menurun. Tanaman gagal yang kekurangan nutrisi  atau terkena zat beracun dari pupuk ilegal lebih rentan terhadap penyakit, hama, dan  cuaca ekstrem. Kegagalan panen tidak hanya berdampak pada pendapatan petani, namun juga pasokan produk pertanian secara keseluruhan.

Hilangnya kepercayaan Konsumen terhadap produk pertanian dalam negeri menurun ketika tanaman yang dihasilkan dengan menggunakan pupuk ilegal ternyata berkualitas rendah atau bahkan tidak aman untuk dikonsumsi. Hal ini dapat mempengaruhi ekspor pertanian, salah satu sumber pendapatan Indonesia.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemberantasan usaha pupuk ilegal sulit dilakukan: Kurangnya pemantauan Pemantauan distribusi pupuk di Indonesia masih belum memadai, terutama di daerah-daerah terpencil. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga membuat pengawasan menjadi tidak efektif.

Tingginya harga pupuk pemerintah Harga pupuk pemerintah seringkali dianggap terlalu mahal bagi petani kecil. Hal ini menyebabkan mereka  mencari alternatif yang lebih murah, meskipun kualitasnya dipertanyakan. Jaringan Distribusi yang Luas Pedagang pupuk ilegal biasanya memiliki jaringan distribusi yang luas dan sulit dideteksi. Mereka memanfaatkan pasar tradisional atau menjual langsung ke petani di daerah terpencil.

Kurangnya kesadaran petani. Banyak petani yang belum menyadari bahaya pupuk ilegal. Mereka hanya peduli pada harga  murah tanpa memahami dampak jangka panjang terhadap tanah, tanaman, dan pendapatan mereka.

Penguatan pengawasan Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap distribusi pupuk di seluruh  Indonesia. Hal ini dapat dicapai melalui keterlibatan polisi, dinas pertanian dan otoritas terkait lainnya. Selain itu, teknologi seperti blockchain dapat digunakan untuk melacak distribusi pupuk legal. Petani harus memahami pentingnya penggunaan pupuk yang berkualitas dan bersertifikat.

Program pelatihan dan penjangkauan di tingkat desa dapat menjadi langkah efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat desa. Subsidi pupuk Pemerintah harus menyediakan subsidi pupuk bagi seluruh petani, khususnya petani di daerah terpencil. Harga pupuk yang lebih terjangkau akan mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk ilegal. Penindakan tegas terhadap operator pupuk ilegal harus dilakukan dengan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi yang lebih berat diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang terlibat. Kolaborasi dengan sektor swasta Pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan pupuk pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan dan distribusi pupuk di seluruh daerah. Program ini juga dapat mencakup pengembangan pupuk organik yang lebih ramah lingkungan.

Bisnis  pupuk ilegal menimbulkan ancaman serius terhadap sektor pertanian di Indonesia, tidak hanya berdampak pada petani namun juga  perekonomian  dan masyarakat secara keseluruhan. Kerugian ekonomi yang diakibatkannya mencapai miliaran rupee setiap tahunnya, dan dampaknya terhadap lahan dan produk pertanian dapat bertahan lama. Mengatasi permasalahan ini memerlukan upaya terpadu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Diharapkan melalui pengawasan yang lebih ketat, edukasi kepada petani, penegakan hukum yang tegas dan subsidi pupuk yang berkeadilan, maka pelaku usaha pupuk ilegal dapat diberantas. Hanya dengan cara inilah sektor pertanian Indonesia dapat tumbuh  berkelanjutan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi semua orang.

*Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Komentar
Bagikan:

Iklan