Panwaslu Jongkat Gelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024

Mempawah (Suara Kalbar) – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, mengadakan sosialisasi pengawasan partisipatif untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. Acara tersebut berlangsung di Jungkat Resort, Desa Jungkat, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, pada Kamis (29/8/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh komisioner Bawaslu Kalimantan Barat, Syarif Aryana Kaswamayana, serta komisioner Bawaslu Kabupaten Mempawah, Syafiudin. Keduanya, yang menjabat selama periode 2018-2023, bertindak sebagai pemateri dalam sosialisasi ini.

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan jalannya Pemilu 2024.

Ketua Panwaslu Kecamatan Jongkat, Hartono, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya Bawaslu, melalui Panwascam Jongkat, untuk menggandeng berbagai elemen masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam pengawasan pemilu.

“Kami melibatkan unsur pemerintahan, seperti TNI-Polri, Pemerintah Daerah, kepala desa, perangkat desa, dan kelompok masyarakat lainnya. Dengan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, kami berharap Pemilu dapat berjalan dengan jujur, adil, dan demokratis,” kata Hartono kepada Suarakalbar.co.id pada Sabtu (31/8/2024).

Para narasumber dalam sosialisasi ini memaparkan berbagai materi terkait pengawasan partisipatif, termasuk pengertian, jenis-jenis pengawasan, mekanisme pelaporan, hingga peran masyarakat dalam mengawasi Pemilu.

Peserta sosialisasi terdiri dari berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, media, dan organisasi masyarakat hingga perangkat desa.

Mereka mengikuti sosialisasi ini dengan antusias, serta aktif berdiskusi dan bertanya kepada narasumber.

“Melibatkan masyarakat dalam pengawasan akan membuat kinerja Bawaslu lebih efektif. Dengan adanya partisipasi yang lebih aktif, tujuan pengawasan ini akan tercapai dengan lebih efisien,” ungkap Hartono.

Hartono juga mengajak masyarakat untuk berani melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilu.

“Belajar dari pemilu sebelumnya, pelanggaran yang sering terjadi adalah politik uang dan netralitas aparatur negara, khususnya PNS dan perangkat desa. Kami berusaha untuk meminimalisir agar pelanggaran tersebut tidak terulang,” tambahnya.

Salah satu peserta sosialisasi, Hasanuddin, menyatakan bahwa acara ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuannya tentang pengawasan pemilu.

“Saya baru mengetahui bahwa masyarakat bisa berperan aktif dalam mengawasi Pemilu. Saya akan menyebarkan informasi ini kepada keluarga dan teman-teman saya,” ujarnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS