Kalbar  

Pemprov Kalbar Siap Dukung Penanggulangan KLB Polio

Pj Gubernur Kalbar Harisson saat menghadiri Rapat secara virtual membahas Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian secara virtual, Senin (24/6/2024). SUARA KALBAR.CO.ID/HO.Adpim Kalbar.

Ponianak (Suara Kalbar) – Pj Gubernur Kalbar Harisson mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap mendukung penuh upaya nasional dalam penanggulangan KLB Polio ini.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat secara virtual membahas Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian secara virtual, Senin (24/6/2024).

“Kami berkomitmen untuk melaksanakan arahan Bapak Menteri Dalam Negeri dengan menjalankan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio secara optimal di seluruh wilayah Kalimantan Barat,” ujar Harisson.

Ia juga menerangkan bahwasanya masyarakat dapat memperoleh imunisasi polio secara gratis di berbagai fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas, posyandu, PAUD, TK, SD, dan pos imunisasi lainnya yang berada di bawah koordinasi puskesmas.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan PIN Polio dan memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk penanggulangan KLB Polio di wilayahnya.

“Mari kita lindungi anak-anak kita dari penyakit polio dan wujudkan generasi penerus yang sehat dan berkualitas,” katanya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya menekankan pentingnya dukungan penuh dari Gubernur dan Bupati/Walikota pada pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio dalam rangka penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio.

PIN ini menargetkan seluruh anak usia 0-7 tahun tanpa terkecuali dan akan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai pada 27 Mei 2024 di 6 provinsi di Papua, sementara tahap kedua akan dilaksanakan pada 15 Juli 2024 di 27 provinsi lainnya.

“PIN Tahap 1 dimulai tanggal 27 Mei 2024 di 6 Provinsi yaitu Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan PIN ke 2 dimulai tanggal 15 Juli 2024 yakni di 27 Provinsi,” pungkasnya.
Mendagri juga menginstruksikan agar daerah yang melaporkan kasus polio menetapkan status KLB Polio sebagai keadaan kahar (force majeure) dan mengoptimalkan penggunaan Biaya Tidak Terduga (BTT) serta dana otonomi khusus sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, pelaksanaan PIN Polio diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Diharapkan juga untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai dan berkelanjutan baik pembiayaan, tenaga kesehatan, vaksin dan logistik lainnya yang dibutuhkan secara efektif dan efesien serta mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan secara komprehensif dan berkesinambungan dengan melibatkan pihak-pihak berkepentingan,” jelasnya.

Selanjutnya melakukan advokasi dan sosialisasi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi, satuan pendidikan dan seluruh pihak terkait.

“Advokasi dan sosialisasi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi, satuan pendidikan, dan seluruh pihak terkait juga harus ditingkatkan,” tegas Mendagri.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS