RKPD Kota Pontianak Tahun 2025 Fokuskan Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan

Pontianak (Suara Kalbar )– Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengatakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Pontianak tahun 2025 akan fokus pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Sejalan dengan tujuan pembangunan kota dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026.
Pj Wali Kota Pontianak, Ani Sofian ketika membuka Forum Lintas Perangkat Daerah Kota Pontianak mengatakan sasaran prioritasnya adalah penurunan angka kemiskinan termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan stunting, Rabu (6/3/2024).
Dia menjabarkan, Forum Lintas Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan dalam menyusun RKPD Kota Pontianak Tahun 2025. Pemerintah melibatkan para pemangku kepentingan. Mulai dari warga masyarakat, dewan perwakilan rakyat, organisasi masyarakat, hingga para pakar. Proses perencanaan dari bawah ini telah melalui Musrenbang tingkat Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan, dan Forum Konsultasi Publik RKPD Kota Pontianak.
“Tema RKPD Tahun 2025 adalah ‘Pemantapan Kolaborasi untuk Pembangunan Ekonomi Inklusif Menuju Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan. Maka saya harapkan tetap memperhatikan target kinerja di RPD, juga memprioritaskan hal-hal terkait pemerataan pembangunan, pengentasan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja,” imbuhnya.
Saat ini realisasi indikator makro ekonomi yang menjadi acuan penyusunan perencanaan tahun 2025 sudah dalam jalurnya. Beberapa target juga telah disesuaikan, lantaran pencapaian di tahun 2023 sangat memuaskan.
Contoh saja Indeks Pembangunan Manusia yang berhasil mencapai 81,63 (kategori sangat tinggi). Berdasarkan RPD Tahun 2024-2026 target 2025 ditetapkan sebesar 81,60, sehingga disesuaikan menjadi 82,33 karena telah terlampaui di tahun 2023.
“Nilai IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat semakin baik dan pembangunan Kota Pontianak semakin meningkat dari tahun sebelumnya,” lanjut Ani.
Sedangkan pertumbuhan ekonomi Pontianak tahun 2023 adalah 4,76 persen. Lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang ada di angka 4,46 persen. Target di RKPD tahun 2025, berkisaran 4,6 – 5,2 persen.
Angka kemiskinan Pontianak pun mengalami penurunan dalam kurun tiga tahun terakhir. Kini berada di posisi 4,45 persen, lebih rendah dari angka kemiskinan provinsi Kalimantan Barat dan nasional sebesar 6,71 persen dan 9,36 persen. Adapun target angka kemiskinan tahun 2025 antara 4,28 – 4,30 persen.
“Untuk itu perlu perencanaan program dan kegiatan yang tepat dengan kolaborasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan,” jelas Ani.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 berada di angka 8,92 persen. Targetnya mengalami penurunan menjadi 7,80-9,45 persen di tahun 2025. Demikian halnya inflasi yang kini berada di 2,09 persen, diharap berada di range 2-4 persen.
“Saya harapkan forum ini mampu menentukan skala prioritas dari yang prioritas, sehingga dengan keterbatasan anggaran, perencanaan tetap dapat disusun dengan cerdas dan baik, dan berdampak positif untuk masyarakat dan Kota Pontianak,”
Ani Sofian pun menekankan perangkat daerah agar mengakomodir hasil Musrenbang. Pagu indikatif OPD disusun dengan asumsi mampu menampung aspirasi masyarakat (asmas), sesuai dengan rancangan rencana kerja.
Sedangkan untuk Bappeda diharapkan dapat mengawal proses perencanaan yang mengakomodir asmas. Begitu juga BKAD harus mengawal dalam penganggaran, dan Inspektorat mengevaluasi seberapa besar aspirasi masyarakat diakomodir dan dilaksanakan oleh perangkat daerah.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS