Kalbar  

Pemekaran Kapuas Raya Isu di Tengah Pemilu 2024

Li Claudia Chandra, Caleg DPR RI Gerindra, Dapil Kalbar 2. SUARAKALBAR.CO.ID/ist

Suara Kalbar– Pemilu 2024 menjadi ajang para calon pemimpin menyampaikan visi misi pembangunan. Tak terkecuali di Provinsi Kalimantan Barat, salah satu isu yang masih sangat di masyarakat adalah pemekaran Provinsi Kapuas Raya.

Satu di antara calon legislatif yang mengangkat dan berupaya menggaungkan isu pemekaran Provinsi Kapuas Raya, adalah Li Claudia Chandra, Caleg DPR RI Gerindra, Dapil Kalbar 2. Diharapkan, adanya pemekaran Provinsi Kapuas Raya, rakyat bisa sejahtera. Kemakmuran bakal lebih meningkat.

Pemekaran Provinsi Kapuas Raya merupakan salah satu solusi, bagi pembangunan wilayah hulu Kalimantan Barat. Dana pembangunan tak sebanding luas wilayah. Harus ada keberanian dan komitmen dari semua pihak, mewujudkan pemekaran.

Selain itu, Li Claudia Chandra konsen ke isu pendidikan dan kesehatan. Ia telah memberikan bantuan beasiswa kepada warga di Dapil Kalbar 2. “Saat ini, karena ibu Li Claudia Chandra dekat dengan Prabowo, tentu hal itu sangat berpengaruh, ketika nanti Pak Prabowo terpilih sebagai Presiden,” kata Valen, mahasiswa Universiats Tanjungpura (Untan), yang juga warga Desa Nanga Kayan.

Mewakili suara warga di hulu Kalimantan Barat, Valen menyebut masyarakat butuh pembangunan di wilayahnya. Namun, pembangunan itu kurang berjalan, karena minimnya dana pembangunan dari pemerintah. Karenanya, mereka ingin wilayah itu dimekarkan menjadi Provinsi Kapuas Raya.

Isu pemekaran Provinsi Kapuas Raya didukung lima wilayah di bagian hulu Kalimantan Barat yaitu, Kabupaten Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang dan Kapuas Hulu.

Kepala Desa Nanga Kayan, Hamdan berharap, wilayah hulu Kalbar bisa dimekarkan. Sebab, ketika ada pemekaran provinsi, secara langsung ada pemekaran kabupaten, kecamatan dan desa.

“Ketika wilayah dimekarkan, dana pembangunan bisa lebih besar untuk pelaksanaan pembangunan,” kata Hamdan.

Kata Hamdan di desanya, jumlah penduduk lebih dari 2000 orang. Daerah itu terisolir, transportasi menggunakan jalur lintas air. Kalau mau ke ibu kota kabupaten di Nanga Pinoh, tak cukup uang Rp 1 juta. Harus sewa kendaraan dan speed boat.

Jalan sebagai penghubung wilayah sudah terbangun. Namun, tidak adanya pemeliharaan, membuat jalan itu menjadi timbunan lumpur, ketika turun hujan. Listrik sudah ada sejak 3 tahun terakhir. Namun, air bersih belum ada. Masih mengandalkan dari desa lain.

Sudah ada SMA 3, sejak pemerintahannya. Ada tiga lokal gedung dan laboratorium. Pembangunan SMA berlanjut, tapi sangat sulit bawa material ke lokasi pembangunan sekolah, jalan rusak parah.

Adanya pemekaran wilayah, diharapkan pembangunan dapat berjalan. Tidak stagnan seperti sekarang. Siapa pun yang menjadi pemimpin, dia berharap Desa Nanga Kayan bisa dibangun dengan baik.

“Pemekaran diharapkan ada pemerataan pembangunan dan membuka lapangan kerja,” kata Hamdan.

Begitupun Demus, Kades Nanga Kayan sepakat dengan Hamdan. Kalau Kalbar dimekarkan menjadi dua provinsi, pembangunan bakal lebih baik. Dana pembangunan menjadi lebih besar.

Adanya dana pembangunan bisa digunakan untuk menyejahterakan warga. Kalau mengandalkan dana sendiri, tetap saja sulit. Sampai sekarang masih kewalahan. “Pemerintah ke depan harus memperhatikan hal itu, siapa pun yang terpilih sebagai pemimpin,” kata Demus.

Ia menyoroti kemandegan pemekaran Provinsi Kapuas Raya dengan alasan moratorium dari pemerintah pusat. Lucunya, ketika pemerintah mengemukakan isu moratorium, hal itu tak berlaku di Provinsi Papua.

Tahun 2022, pemerintah pusat memekarkan Provinsi Papua, dengan tambahan tiga provinsi baru. Padahal, Kalbar sudah mengajukan lebih awal, tapi tidak bisa dimekarkan dengan alasan pemerintah pusat masih melakukan moratorium, terhadap masalah pemekaran.

“Kenapa tidak bisa terjadi pemekaran, apakah ada yang menghambat atau memang tidak diperjuangkan,” kata Demus.

Sebelumnya, dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kalbar, kandidat Gubernur Kalbar yang selanjutnya terpilih menjadi Gubernur Kalbar periode 2018-2013, Sutarmidji sudah menjanjikan adanya pemekaran Kapuas Raya.

Bahkan, ketika Gubernur Kalbar dua periode, 2008-2018, Cornelis, isu pemekaran Provinsi Kapuas Raya, juga pernah terdengar. Namun, hingga selesai pemerintahannya, isu pemekaran Provinsi Kapuas Raya, masih jauh panggang dari api.

“Siapa pun yang terpilih sebagai Gubernur, wilayah hulu Kalbar harus dimekarkan. Legislatif dan eksekutif harus mendukung program pemekaran Kapuas Raya,” kata Demus dengan semangat.

Pemerintah harus memekarkan Kalbar, supaya ada pemerataan pembangunan. Kalbar wilayahnya luas dan dana dari APBN terbatas. Mandegnya pembangunan di wilayah itu, membuat warga tidak punya banyak pilihan dalam mengembangkan ekonomi. Warga di wilayah hulu Kalimantan Barat, butuh lapangan kerja dan kesejahteraan.

Fasilitas kesehatan di wilayahnya juga minim. Orang berobat harus ke kecamatan atau kabupaten. Puskesmas sudah ada, namun minim fasilitas dan tenaga kesehatan. Peningkatan pelayanan juga penting, sehingga orang tak ke kota untuk berobat.

Lalu, bagaimana situasi Pileg terhadap keinginan warga untuk pembangunan di wilayah?

Menjelang pemilu banyak yang ditawarkan. Ada bantuan perumahan rakyat. Tapi tak semua bisa ditangani. Terkait pendidikan, banyak Caleg menyampaikan isu, tapi semua hanya janji. Padahal, dengan adanya pemilu, harapan masyarakat bisa digodok lagi. Sehingga dapat diajukan para calon wakil rakyat atau pemimpin tersebut, ketika sudah duduk atau terpilih nanti.

Apalagi dengan luas Provinsi Kalbar. Tapi sampai sekarang hal itu belum bisa dilakukan. Ia yakin, ketika ada pemekaran Kapuas Raya, taraf hidup masyarakat bisa lebih meningkat. Sebab, pemekaran menghasilkan dana pembangunan lebih terfokus kepada Provinsi Kapuas Raya, sehingga pembangunan bisa lebih menghasilkan kemakmuran, karena dana pembangunan lebih besar.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS