APK Caleg Terpasang di Jalan Protokol Ketapang, Padahal Zona Terlarang

Ketapang (Suara Kalbar) – Sebuah Alat Peraga Kampanye (APK) milik salah seorang Calon Legislatif (Caleg) terpampang lebar di Jalan R. Suprapto, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Meskipun Surat Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 199 tahun 2023 melarang pemasangan APK di zona tersebut, APK tersebut sudah terpasang sejak beberapa hari yang lalu.

Komisioner KPU Kabupaten Ketapang, Ahmad Shiddiq, menegaskan bahwa Surat Keputusan tersebut merujuk pada Surat Bupati Ketapang Nomor P/0979/BKBP-C.200.2.6/XI/2023 tanggal 20 November 2023, yang mengidentifikasi Jalan R. Suprapto dan tiga jalan protokol lainnya sebagai zona terlarang untuk pemasangan APK.

“Kami sudah sampaikan ke Bawaslu apakah itu masuk jalan protokol atau bukan, kalau kami APK itu masuk dalam kawasan jalan protokol yang dilarang untuk memasang APK sesuai SK kami kemarin,” ungkap Shiddiq melansir dari suaraketapang, Selasa (4/12/2023).

Ketua Bawaslu Kabupaten Ketapang, Moh. Dofir, menyatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji pelanggaran ini dari berbagai aspek aturan yang berlaku.

“Terkait hal tersebut saat ini sedang kami tangani dan dikaji dari berbagai aspek aturan yang ada, nanti kami rilis hasilnya,” ujarnya.

Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Herman Hofi Munawar, mengkritik Bawaslu Ketapang karena dinilai tidak tegas dalam menangani pelanggaran ini. Ia menekankan bahwa APK yang dipasang di zona terlarang merupakan pelanggaran yang harus ditindak tegas.

“Ketegasan ini harus dilakukan pada semua partai peserta pemilu. Tidak boleh ada diskriminatif. Partai apa saja dan siapa saja Caleg yang melakukan pelanggaran harus ditindak,” tegas Herman Hofi.

Perlu dicatat bahwa kawasan jalan protokol yang terlarang untuk pemasangan APK merupakan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pihak KPU, dan pelanggaran terhadap aturan ini harus ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS