SUARAKALBAR.CO.ID
Beranda Nasional Ketua MPR RI Ajak Seluruh Elemen Bangsa Wujudkan Pemilu Damai dan Bermartabat

Ketua MPR RI Ajak Seluruh Elemen Bangsa Wujudkan Pemilu Damai dan Bermartabat

Wakil Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat berbicara dalam acara Silaturahmi Nasional Anak Bangsa Tahun 2023, di kantor Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Jakarta, Kamis (23/11/2023). ANTARA

Jakarta (Suara Kalbar)- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak seluruh elemen bangsa untuk berperan aktif dalam mewujudkan Pemilu yang damai dan bermartabat. Dengan tinggal 83 hari lagi menuju penyelenggaraan Pemilu 2024, Bamsoet menekankan beberapa indikator penting.

Beberapa indikator yang dianggap penting untuk mewujudkan Pemilu yang damai dan bermartabat antara lain adalah netralitas TNI-Polri dan ASN, tingkat pelanggaran Pemilu yang rendah, absennya intimidasi dan diskriminasi, serta peningkatan literasi politik dan rasionalitas pemilih.

“Selain itu, kita juga harus meminimalisir faktor risiko mulai dari penyediaan dan distribusi logistik Pemilu, hingga keselamatan panitia penyelenggara Pemilu. Sehingga Pemilu 2024 bisa dijalankan dengan riang gembira, bukan dengan penuh permusuhan dan kebencian. Apalagi sampai membuat perpecahan kebangsaan,” ujar Bamsoet melansir dari ANTARA,Jumat (24/11/2023).

Ketua DPR RI ke-20 tersebut menjelaskan, dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, harus diakui ada kecenderungan kenaikan jumlah pelanggaran Pemilu.

Pada Pemilu 2014, jumlah pelanggaran Pemilu mencapai 10.754 kasus, dan naik menjadi 15.052 kasus pada Pemilu 2019, yang sebagian besarnya adalah masalah administratif.

Pada Pemilu 2019, pelanggaran kasus pidana Pemilu tercatat sebanyak 348 kasus, atau meningkat 58,3 persen jika dibandingkan dengan Pemilu 2014.

“Peningkatan jumlah pelanggaran tersebut, dapat dimaknai dari dua sudut pandang. Bisa jadi pengawasan Bawaslu semakin ketat sehingga semakin banyak kasus pelanggaran yang terungkap atau pelanggaran Pemilu masih dianggap lumrah dan sanksi yang diberikan belum cukup memberikan efek jera,” jelas Bamsoet.

Ia berharap di Pemilu 2024 nanti pelanggaran Pemilu baik dari sisi administrasi maupun pidana bisa diminimalisasi.

Bamsoet dalam kesempatan ini juga menjelaskan, dalam penyelenggaraan Pemilu, harus ada jaminan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan akses informasi seluasnya, bukan informasi yang sudah terkooptasi, atau dimonopoli oleh kepentingan politik tertentu.

Pemilu sebagai implementasi demokrasi menurutnya, juga harus diselenggarakan dengan tidak mencederai nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Merujuk pada laporan the Economist Intelligent Unit yang dirilis pada Februari 2023, indeks demokrasi Indonesia berada pada skor 6,71 atau mengalami stagnasi dari tahun sebelumnya.

“KPU telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Sebanyak 56 persen di antaranya, atau sekitar 114 juta pemilih adalah generasi muda pada kisaran usia 22 hingga 30 tahun, separuh di antaranya adalah pemilih pemula. Artinya, kualitas hasil Pemilu 2024 juga akan ditentukan oleh tingkat rasionalitas dan kematangan politik dari para pemilih muda dan para pemilih pemula, dalam menggunakan hak pilihnya,” tutur Bamsoet.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan