Alfian Minta Langkah Preventif Turunkan Angka Stunting di Kalbar

Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Alfian. SUARAKALBAR.CO.ID/ HO.Kalbar.go.id.

Pontianak (Suara Kalbar)- Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Alfian Salam membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kota Pontianak dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 di Hotel Harris Pontianak, Sabtu (9/9/2023).

Rakor yang mengusung tema “Penguatan TPPS dan Mitra Kerja Dalam Percepatan Penurunan Stunting” tersebut juga dirangkaikan dengan Penandatanganan/ MoU antara BKKBN Pusat bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kalimantan Barat sebagai bentuk mitra kerja dalam rangka percepatan penurunan Stunting di Kalimantan Barat.

Dalam sambutannya, Plh Sekda Provinsi Kalimantan Barat Alfian Salam mengungkapkan bahwa sasaran dari program Percepatan Penurunan Stunting adalah pada Keluarga Berisiko Stunting secara faktual ada ditingkat Desa/Kelurahan.

TPPS Desa dan Kelurahan diharapkan mampu menggerakkan semua Stakeholder dan memberdayakan Kader Pembangunan Manusia (KPM) terutama Tim Pendamping Keluaga (TPK) yang telah terbentuk di setiap Desa, Kelurahan.

“Agar melaksanakan tugas utamanya yakni pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting serta fasilitasi layanan rujukan kesehatan maupun layanan rujukan bantuan Sosial. Diharapkan dengan anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dapat dioptimalkan realisasinya,” jelasnya.

Menurutnya begitu juga Dana Desa yang telah dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan percepatan penurunan Stunting yang telah diterbitkan Juknisnya melalui Permendagri dapat dioptimalkan realisasinya.

Kemudian Plh. Sekda juga menjelaskan Kalimantan Barat dengan luas wilayah sebesar 147.307 km2 atau 1,13 kali luas Pulau Jawa terdiri dari 12 Kabupaten dan 2 Kota, 174 Kecamatan, 99 Kelurahan dan 2.046 Desa, dengan jumlah penduduk sesuai data BPS Kalbar Tahun 2022 tercatat 5.541.376 (lima juta lima ratus empat puluh satu tiga ratus tujuh puluh enam) jiwa.

Kondisi ini tentunya sangat berpengaruh terhadap bidang kesehatan di Kalimantan Barat, dimana data dari E-PPGBM 2023 menunjukkan per Maret 2023, jumlah Balita yakni 85.177 (delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh).

“Dari jumlah tersebut terdapat 15,30 % atau 13.032 (tiga belas ribu tiga puluh dua) yang mengalami Stunting dan untuk mengatasi masalah ini diperlukan langkah preventif dari semua lini untuk menurunkan angka tersebut,” ujarnya.

Disamping itu, sesuai dengan waktu pencapaian target antara penurunan prevalensi Stunting yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 72 Tahun 2023, Tentang Percepatan Penurunan Stunting, dimana pada Tahun 2024 penurunan prevalensi Stunting diharapkan dapat mencapai angka 14% secara nasional, sedangkan pada tingkat Provinsi, Kalimantan Barat diharapkan mampu menurunkan angka prevalensi sebesar 17.07%.

“Sementara Kalimantan Barat baru berhasil menurunkan angka prevalensi sebesar 2% dari angka 29,8% pada Tahun 2021 menjadi 27,8% pada Tahun 2022. Saya juga mengharapkan dengan sisa waktu efektif yang hanya sekitar setahun ini, maka dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak serta didukung dengan sumber daya yang memadai dalam membantu percepatan penurunan Stunting agar terwujud capaian target prevalensi Stunting sebesar 17,07% di Tahun 2024,” kata Alfian.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menginginkan agar angka penurunan Stunting di Kalbar bisa menyentuh angka 20 persen, meskipun sekarang sudah di angka 27 persen pada Tahun 2022 akhir.

“Sedangkan untuk di Kota Pontianak ini cukup luar biasa sudah bisa di bawah 19 persen dan mudah-mudahan berkat kerja keras di akhir tahun ini bisa mendekati angka 14 persen sesuai dengan target nasional. Saya yakin Kalimantan Barat secara umum dan Kota Pontianak mampu mendekati angka itu dengan berbagai upaya yang ada dan semoga saja di akhir Tahun 2024 mampu lebih rendah lagi, sehingga bisa best practice di Kota Pontianak,”paparnya.

Disamping itu, Hasto juga mengingatkan kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten maupun kota se- Kalbar terkait penyerapan anggaran agar mampu diserap dengan maksimal dengan tujuan semua pihak yang terlibat bisa bekerja dengan baik.

“Adapun keberhasilan kita semua juga tidak terlepas dari metode serapan anggaran yang telah disediakan, disitu sudah ada sistemnya, orangnya juga ada, tim pendamping keluarga juga sudah ada dan tinggal dimaksimalkan saja,” pinta Hasto.

Acara Rakor tersebut juga turut dihadiri, Deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga BKKBN Republik Indonesia, Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, Walikota dan Wakil Walikota Pontianak, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Barat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Ketua dan Anggota Tim Pengarah TPPS Provinsi Kalimantan Barat, Ketua dan Anggota Tim Pelaksana TPPS Provinsi Kalimantan Barat, serta Ketua dan Anggota TPPS Kota Pontianak.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS