Sambas  

KMKS Desak Pemerintah Daerah Harus Tegas dalam Menyikapi Pertambangan di Sambas

Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) .[HO-pribadi]

Sambas (Suara Kalbar) -Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) telah memberikan tanggapan terkait rencana pembangunan tambang Galian C di Kabupaten Sambas, terutama di Kecamatan Tangaran.

Ketua Umum KMKS, Dimas Yosa Ananda, menjelaskan bahwa tambang Galian C merupakan kegiatan penambangan yang meliputi tambang tanah, pasir, kerikil, marmer, kaolin, granit, dan beberapa jenis lainnya.

“Pertambangan seringkali menimbulkan masalah. Masalah dalam pertambangan tidak hanya terbatas pada aspek tambang itu sendiri, tetapi juga melibatkan isu lingkungan hidup,” ujar Dimas, Selasa (23/5/2023).

Dimas menambahkan, “Pengelolaan lingkungan harus didasarkan pada prinsip pelestarian agar hubungan antara manusia dan lingkungan selalu berada dalam kondisi optimal. Artinya, manusia dapat memanfaatkan sumber daya secara terkendali dan lingkungan mampu menghasilkan sumber daya yang dapat dikembangkan.”

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat tiga desa di Kecamatan Tangaran yang akan menjadi wilayah pertambangan pasir, yaitu Desa Arung Medang, Desa Simpang Empat, dan Desa Semata, dengan luas masing-masing wilayah pertambangan sebesar 1648 dan 1720 hektar, ungkap Dimas.

Dimas juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap dampak lingkungan dan sosial yang akan terjadi jika tambang tersebut dibangun. Hal ini tidak hanya terkait dengan perizinan, tetapi juga melibatkan aspek-aspek lainnya.

“Kami memahami bahwa izin Tambang Galian C sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Namun, pemerintah daerah dan DPRD juga memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan dan memberikan rekomendasi terkait pembangunan tambang ini, apakah telah melalui analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), serta apakah masyarakat setempat telah mendapatkan pemahaman mengenai tambang yang akan dibangun di daerah mereka,” jelas Dimas.

Dimas juga mengacu pada Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 10 ayat 2, yang menyebutkan bahwa penetapan Wilayah Pertambangan harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Selain itu, penetapan wilayah tersebut harus dilakukan secara terpadu dengan mempertimbangkan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak, serta aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, dengan berwawasan lingkungan dan memperhatikan aspirasi daerah.

“Regulasi yang mengatur mengenai Wilayah Pertambangan (WP) telah sangat jelas dalam mempertimbangkan hal-hal tersebut. Seperti yang kita ketahui, SK mengenai pembangunan tambang di Kecamatan Tangaran sudah dikeluarkan oleh provinsi pada tanggal 3/21/2023 dan berlaku hingga 3/21/2030, selama 7 tahun dan masih dapat diperpanjang. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang jelas kepada masyarakat. Kami akan melakukan investigasi langsung kepada masyarakat untuk mengetahui apakah mereka merasa diuntungkan atau dirugikan dengan adanya tambang pasir di Kecamatan Tangaran,” tegas Dimas.

Dimas menyatakan, KMKS akan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan sosial masyarakat berdasarkan regulasi yang ada. Ia menekankan bahwa hal ini tidak boleh hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, tetapi harus merujuk pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Kami meminta klarifikasi dari pemerintah daerah, khususnya DPRD Kabupaten Sambas, untuk mengawasi dengan tegas kegiatan tambang Galian C yang marak di Kabupaten Sambas. Jika aspirasi kami tidak didengar dan ditanggapi, kami akan mengirim surat kepada instansi terkait serta kementerian yang berwenang dalam hal ini,” ucap Dimas.

Dimas menutup pernyataannya dengan mengingatkan agar masalah perizinan perkebunan sawit di masa lalu tidak terulang kembali, karena kurangnya kehati-hatian dalam memberikan izin tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan keadaan sosial masyarakat. Ia berharap agar persoalan yang sama tidak terjadi pada tambang Galian C ini.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS